Presiden Ukraina Menuntut PBB agar Menghukum Russia

NEW YORK - Ukraina mendesak agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghukum Russia atas aksi invasi ke Ukraina, dengan menyerukan membentuk pengadilan khusus, dana kompensasi, serta mencabut hak veto Russia di Dewan Keamanan PBB. Hal itu diutarakan oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, dalam pidato kepada para pemimpin dunia melalui video di Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), Rabu (21/9) waktu setempat.

"Sebuah kejahatan telah dilakukan terhadap Ukraina, dan kami menuntut hukuman yang adil," Presiden Zelenskyy.

Seruan Zelenskyy itu disampaikan karena saat ini Dewan Keamanan PBB tidak dapat mengambil tindakan signifikan terhadap Ukraina karena Russia adalah anggota tetap dan pemegang hak veto, bersama dengan AS, Prancis, Inggris, dan Tiongkok.

Dalam pidatonya, Zelenskyy pun mengatakan bahwa Russia telah melanggar prinsip-prinsip badan dunia. Oleh karena itu, Zelenskyy menyerukan pembentukan pengadilan khusus melawan Russia untuk kejahatan agresi terhadap negaranya dan untuk memastikan pertanggungjawaban dari Russia.

Dari garis depan pertempuran, pada Kamis (22/9), dilaporkan bahwa pihak militer Russia telah menembakkan sembilan misil ke Kota Zaporizhzhia. "Serangan misil itu menghantam sebuah hotel dan pembangkit listrik," kata Gubernur Wilayah bernama Oleksandr Starukh. "Setidaknya satu orang tewas dengan orang lain terperangkap di bawah puing-puing," imbuh dia.

Menurut keterangan Angkatan Bersenjata Ukraina, dalam kurun waktu 24 jam terakhir, Russia telah delapan misil dan 16 serangan udara dan menembakkan 115 misil antipesawat ke sasaran militer dan sipil yang sebagian besar berada di daerah Zaporizhzhia di Ukraina selatan dan di Donetsk, Ukraina timur.

Presiden Russia, Vladimir Putin, mengatakan bahwanegaranya sedang melakukan operasi militer khusus untuk mendemiliterisasi negara tetangga Ukraina, menyingkirkannya dari nasionalis berbahaya dan mempertahankan Moskwa dari aliansi militer transatlantik NATO.

Moskwa sejauh ini membantah menargetkan warga sipil di Ukraina dan menggambarkan tuduhan pelanggaran hak sebagai kampanye kotor oleh kekuatan Barat yang berniat menghancurkan kebangkitan Russia.

Putin juga mengumumkan langkah untuk mencaplok empat provinsi Ukraina dan mengancam akan menggunakan senjata nuklir untuk membela Russia, dan mengatakan bahwa semua itu bukan gertakan semata.

Tahanan Perang

Sementara itu, pada saat bersamaan dilaporkan bahwa Ukraina menyerahkan sekutu penting Presiden Putin dengan imbalan ratusan tahanan perang yang ditangkap Russia dalam pertempuran penting.

Viktor Medvedchuk adalah salah satu dari 55 orang yang diserahkan ke Russia sebagai imbalan pembebasan 215 tahanan Ukraina, termasuk 188 yang ditahan selama berbulan-bulan melawan serangan Russia di pabrik baja Azovstal di kota pelabuhan Mariupol pada awal perang.

"Di antara kelompok yang ditukar adalah 108 anggota Brigade Azov," kata Presiden Zelenskyy dalam sebuah pernyataan pada Rabu malam. "Sayang sekali memberikan Medvedchuk sebagai ganti prajurit sejati," imbuh Zelenskyy seraya mengatakan bahwa mereka yang diserahkan ke Russia termasuk orang-orang yang berperang melawan Ukraina dan mereka yang mengkhianati Ukraina.

Medvedchuk, seorang warga negara Ukraina, didakwa atas tuduhan pengkhianatan dan pendanaan teroris tahun lalu dalam kasus yang disebut Putin bermuatan politis.

Pertukaran tahanan perang itu mendapat sorotan di Russia karena terjadi pada hari yang sama ketika Putin memerintahkan mobilisasi di Russia untuk memanggil 300.000 pasukan cadangan untuk diterjunkan dalam peperangan di Ukraina. SB/AFP/ST/Bloomberg/N-3