Presiden: Selesaikan Penataan Administrasi Kependudukan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penataan administrasi kependudukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) segera dilakukan. Penataan administrasi tersebut seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

"Saya tekankan terkait urgensi reformasi sistem pelayanan administrasi kependudukan di negara kita ini penting diperhatikan bersama, karena pelayanan administrasi kependudukan sangat bersentuhan langsung dengan kebutuhanrakyat," kata Presiden Jokowi.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas (Ratas) 'Penataan Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi' di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/4).

Presiden menuturkan bahwa bagi rakyat kepemilikan KTP dan KK sangat dibutuhkan karena digunakan sebagai syarat dalam mengakses setiap layanan publik seperti pemasangan listrik membuka rekening di bank layanan catatan sipil hingga menghrus paspor dan yang lain-lainnya.
Halaman Selanjutnya....