Presiden: Praktik Keagamaan Eksklusif Harus Dihindari

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menekankan praktik-praktik keagamaan yang eksklusif dan tertutup harus dihindari karena tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika.

"Sikap tertutup, sikap eksklusif adalah sikap yang tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap tertutup akan merusak sendi kebangsaan kita. Praktik keagamaan eksklusif, tertutup, harus kita hindari," ujar Presiden dalam arahannya pada peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tahun 2021, melalui video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Presiden menegaskan praktik keagamaan tertutup akan memicu penolakan dan menimbulkan pertentangan. Oleh karena itu, Presiden mengajak jajaran pimpinan, keluarga besar LDII, untuk selalu menyuarakan dan meningkatkan toleransi dalam kehidupan sosial keagamaan.

"Untuk selalu melaksanakan sikap terbuka terhadap perbedaan-perbedaan untuk bergaul, bergotong-royong bersama dalam perbedaan, termasuk perbedaan pandangan keagamaan," jelas Presiden.

Moderasi Beragama

Kepala Negara menekankan pemerintah berkomitmen dan akan terus berupaya mendorong moderasi beragama. Sikap-sikap tidak toleran, terlebih disertai kekerasan fisik maupun verbal, harus hilang dari bumi pertiwi.

"Sikap keras dalam beragama yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat tidak boleh ada di negeri yang kita cintai," jelasnya.

Menurut Presiden, organisasi keagamaan harus menghormati perbedaan dan memberikan ruang bagi orang lain untuk berkeyakinan, serta mengekspresikan keyakinan dan menyampaikan pendapat. Mereka juga diharapkan agar menghargai kesetaraan dan perbedaan serta bersedia bekerja sama, kata Jokowi lagi.

Presiden juga meminta organisasi keagamaan di Indonesia harus mempunyai komitmen kebangsaan yang kuat, menjunjung tinggi ideologi Pancasila dan UUD 1945.

"Pertama, organisasi keagamaan harus punya komitmen kebangsaan yang kuat, mengedepankan penerimaan prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi. Menjunjung tinggi ideologi Pancasila, UUD 1945, serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Presiden.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga mendorong komitmen Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menganut paradigma baru yang terbuka dan toleran. "Komitmen LDII untuk menganut paradigma baru yang terbuka toleran Bhinneka Tunggal Ika harus terus diteruskan dan ditingkatkan lagi," kata Presiden.

Jokowi juga mengapresiasi LDII dengan paradigma barunya yang sangat menghormati agama lain, dan menghormati umat Islam dengan pandangan keagamaan berbeda.

Selain itu, kata Jokowi, bersedia bekerja sama dengan ormas Islam lain, dan tentu saja jangan sampai ada sedikit pun pandangan untuk menjauh dari kelompok Islam lain.

Presiden mengatakan pemerintah akan bersikap tegas terhadap segala bentuk intoleransi yang bisa merusak sendi kebangsaan. "Oleh karena itu, organisasi keagamaan harus meningkatkan moderasi beragama yang mendukung persatuan kita," kata Presiden.

Hari ini, Kamis, Presiden dijadwalkan akan menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Munas Alim Ulama dan Mukernas PKB adalah agenda rutin partai yang saling menopang satu sama lain. Munas Alim Ulama rutin digelar karena PKB lahir dan besar di tangan para ulama.

Para ulama yang diundang antara lain adalah kiai Nahdlatul Ulama serta tokoh-tokoh bangsa yang selama ini berkontribusi penuh ikut menjaga keutuhan bangsa dan negara.

n ruf/ant/P-4