Presiden Perintahkan KSP Cari Solusi Garam Rakyat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, mencari solusi atas berbagai persoalan garam rakyat.

Dalam keterangan tertulis Moeldoko saat mengikuti rapat kerja para tenaga ahli KSP di Bandung, Rabu (27/10), mengatakan kesulitan masyarakat termasuk petani garam, harus segera diselesaikan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Tugas dari Presiden itu, kata Moeldoko, disampaikan akhir pekan lalu sebagai bentuk perhatian Kepala Negara pada masalah yang dialami para petani garam.

Dalam pertemuan dengan Presiden, Moeldoko menyampaikan berbagai informasi mengenai kesulitan petani garam yang dihimpun lewat dialog langsung dengan para petani garam di wilayah pantai utara.

"Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, itu sentra penghasil garam terbesar, tetapi harga garam di sana anjlok karena belum adanya harga dasar. Petani saat ini juga menghadapi ancaman banjir rob akibat wilayah pesisir pantai mengalami abrasi. Belum lagi, akses menuju lahan garam juga rusak," jelas Moeldoko.

Mengenai anjloknya harga garam rakyat karena kebijakan impor garam industri, KSP jelasnya, sudah melakukan rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi serta kementerian/lembaga terkait untuk membahas tata niaga garam.

"Jadi, ke depan tidak ada lagi impor garam oleh pihak ketiga, tetapi langsung ke industri atau produsen. Harapannya impor garam tidak menghancurkan pasar yang bisa berdampak pada anjloknya harga garam rakyat," kata Moeldoko seperti dikutip dari Antara.

Dalam lima tahun terakhir, harga garam rakyat berfluktuasi dengan tren menurun. Pada 2020, harga garam masih mencapai 600 rupiah per kilogram (kg) pada waktu panen, lalu tahun ini harga garam rakyat anjlok lebih dalam menjadi 100-200 rupiah per kg.

Hentikan Impor

Menanggapi anjloknya harga garam lokal, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, menyatakan seharusnya impor garam disetop karena merusak harga garam petani.

"Saya heran dengan kebijakan impor garam, Indonesia itu negara dengan luas lautan tiga kali dari luas daratannya. RI termasuk negara maritim yang lautnya kaya sebagai bahan baku garam. Kenapa mesti impor? Pemerintah harus tegas untuk hentikan kebijakan impor garam," kata Esther.

Kalau belum bisa menghasilkan garam berkualitas bagus seperti garam Himalaya yang diminta industri, seharusnya petani diberi pendampingan agar bisa transfer teknologi.

"Petani, terang dia, harus diberi pelatihan untuk memproduksi garam dengan kualitas bagus," katanya.

Sudah saatnya, Indonesia mengurangi kebergantungan pada impor. Bukan hanya garam, tapi semua barang dan komoditas yang bisa diproduksi di dalam negeri. Apalagi ruang fiskal sangat terbatas karena belanja banyak digunakan untuk membayar cicilan utang dan bunganya. Kalau ditambah impor maka akan semakin banyak devisa yang terkikis.