Belanja Negara I Penduduk Miskin Per September 2022 Sebanyak 26,36 Juta Orang
Presiden Minta APBN 2023 Fokus Biayai Kegiatan Produktif
Foto : ANTARA/SIGID KURNIAWAN
SAMPAIKAN PERKEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN KE PRESIDEN I Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima dari kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (keenam dari kanan), Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (keempat dari kiri) beserta sejumlah perwakilan dari industri jasa keuangan berjalan seusai bertemu Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/1). Dalam kesempatan tersebut OJK menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait perkembangan terakhir dari sektor jasa keuangan maupun industri yang berada di dalamnya.
Harus Berkelanjutan
Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) Universitas Gadjah Mada, Hempri Suyatna, menekankan pentingnya kebijakan APBN yang berkelanjutan dan tidak parsial atau habis pada tahun anggaran tanpa ada kelanjutan di tahun anggaran selanjutnya. Hempri mencontohkan program Kartu Prakerja pada awal pandemi, tahun ini sudah tidak jelas apa hasil dan dampaknya.
"Apalagi kelanjutannya bagaimana kan tidak jelas. Padahal berapa triliun dihabiskan untuk Kartu Prakerja?" tanya Hempri.
Banyak sekali penganggaran tak hanya di pusat, namun juga di daerah yang dibuat hanya untuk menghabiskan anggaran tanpa menghitung dampaknya apalagi keberlanjutannya. Anggaran untuk pertanian dan UMKM, misalnya, selama ini juga tidak pernah ada data yang menunjukkan bagaimana progresnya setelah mendapat kucuran dana dari pemerintah.
Begitu juga subsidi bunga KUR yang tahun ini diberikan kepada pertanian, belum tentu ada data yang memastikan bahwa dana KUR tersalurkan dengan baik dan membuat perubahan sektor pertanian di desa.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Vitto Budi
Penulis : Fredrikus Wolgabrink Sabini, Eko S
Komentar
()Muat lainnya