Presiden Marcos Jr Hapus Hari Libur Peringatan "People Power"

Kelompok hak asasi manusia Karapatan mengatakan pencopotan dokumen tersebut menunjukkan penghinaan pemerintahan Marcos Jr terhadap tindakan sosial yang bermakna mengejar keadilan, kebenaran, dan akuntabilitas.

"Mereka sedang melakukan distorsi sejarah secara terang-terangan dengan mengurangi atau bahkan menghapus seluruh indikasi bahwa rakyat Filipina menggulingkan kediktatoran Marcos dan mengabaikan dampak buruknya terhadap negara," kata Cristina Palabay, Sekretaris Jenderal Karapatan, sebuah LSMsayap kiri dan aliansi hak asasi manusia yang melakukan penelitian dan advokasi kampanye hak asasi manusia serta pemantauan dan dokumentasi pelanggaran HAM di Filipina.

Sementara itu Project Gunita, yang melakukan digitalisasi buku, film dan artikel yang mendokumentasikan pemerintahan Marcos Sr, mengatakan bahwa langkah tersebut adalah upaya yang disponsori negara untuk menutupi sejarah kediktatoran yang brutal.

Menanggapi reaksi itu, pihak kantor Marcos Jr mengeluarkan sebuah pernyataan pada Jumat yang menjelaskan bahwa peringatan People Power tidak termasuk dalam daftar hari libur khusus non-kerja karena tanggal 25 Februari tahun depan jatuh pada hari Minggu.

"Ada dampak sosio-ekonomi yang minimal dalam mendeklarasikan hari tersebut sebagai hari libur khusus non-kerja karena bertepatan dengan hari libur bagi sebagian besar pekerja/buruh," demikian pernyataan kantor itu.AFP/I-1