Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Sengketa LTS I Filipina Tetap Berkomitmen Pertahankan Kedaulatan Maritim Sesuai UNCLOS

Presiden Marcos Jr Desak Asean Larang Penggunaan Kapal Milisi

Foto : AFP

Kapal Milisi l Sejumlah kapal Tiongkok yang diduga sebagai kapal milisi sedang berlabuh di kejauhan saat sebuah kapal nelayan Filipina (depan) berlayar di Scarborough Shoal, LTS, pada 6 Februari lalu. Pada Kamis (7/9) saat menghadiri KTT Asia Timur, Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, meminta Asean agar menentang penggunaan kapal milisi ini.

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, mengatakan kepada para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) pada pertemuan puncak di Indonesia pada Kamis (7/9) untuk menentang penggunaan kapal penjaga pantai dan kapal milisi maritim di Laut Tiongkok Selatan (LTS), di mana Manila memiliki sengketa wilayah dengan Beijing.

"Kami menentang penggunaan yang membahayakan kapal penjaga pantai dan kapal milisi maritim di LTS karena bisa meningkatkan ketegangan di kawasan, kesalahpahaman, dan kesalahan perhitungan di jalur air yang disengketakan," kata Presiden Marcos Jr, menurut transkrip pernyataannya yang dirilis istana presiden.

"Filipina sepenuhnya mendukung kepatuhan terhadap hukum internasional dan tatanan berbasis aturan. Kita harus menentang penggunaan kapal penjaga pantai dan kapal milisi maritim yang berbahaya di LTS. Kami prihatin atas penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing), dan militerisasi wilayah yang direklamasi di LTS," imbuh dia.

Kapal-kapal Filipina telah beberapa kali diganggu dalam beberapa bulan terakhir oleh kapal-kapal Tiongkok di jalur perairan yang disengketakan, sebuah jalur perdagangan penting yang juga diklaim oleh negara-negara Asia tenggara lainnya seperti Malaysia, Vietnam dan Indonesia.

Presiden Marcos Jr mengatakan pada KTT Asia Timur yang dihadiri oleh 18 negara, yang dihadiri pula oleh Tiongkok, bahwa Filipina prihatin dengan pemasangan fasilitas militer di wilayah reklamasi seperti di pulau buatan dan terumbu karang, serta pelanggaran hukum internasional.

"Kami prihatin atas tindakan konsisten yang melanggar kewajiban berdasarkan hukum internasional," kata Presiden Marcos Jr.

"Kita tidak boleh membiarkan ketegangan di LTS semakin meningkat," imbuh dia, seraya menegaskan bahwa Filipina tetap berkomitmen untuk mempertahankan kedaulatan, hak kedaulatan, dan yurisdiksi maritimnya sesuai dengan UNCLOS.

Peta Baru

Presiden Marcos Jr tidak menyebutkan nama negara mana pun pada pertemuan puncak yang dihadiri oleh Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, dan Wakil Presiden AS, Kamala Harris, itu.

Pada 5 Agustus lalu, kapal Penjaga Pantai Tiongkok menembakkan meriam air ke kapal Filipina yang sedang dalam misi pengiriman pasokan ke pasukan marinir yang ditempatkan di kapal era Perang Dunia II yang dikandaskan di Second Thomas Shoal. Misi pasokan lainnya ke perairan dangkal tersebut juga diganggu pada akhir bulan itu.

Tiongkok membela tindakannya di wilayah tersebut sebagai tindakan yang profesional.

Filipina sengaja mengkandaskan kapal tersebut untuk mempertegas klaimnya atas perairan dangkal di laut yang disengketakan tersebut, yang hampir seluruh wilayahnya diklaim oleh Tiongkok.

Tiongkok, yang telah membangun fasilitas militer di wilayah reklamasi, telah mendesak Filipina untuk memindahkan kapal tersebut. Mereka juga menggunakan kapal yang dideskripsikan Manila sebagai kapal milisi, untuk menegakkan klaimnya terhadap negara-negara tetangga yang lebih kecil.

Beberapa waktu lalu Tiongkok telah merilis peta baru menjelang pertemuan Asean di Jakarta pekan ini yang menyatakan klaim maritimnya tumpang tindih dengan klaim negara lain. Peta tersebut kemudian memicu protes keras dari Malaysia, Filipina, dan Vietnam. AFP/The ManilaTimes/I-1


Redaktur : Ilham Sudrajat
Penulis : AFP

Komentar

Komentar
()

Top