Presiden Korsel Tak Mundur Setelah Darurat Militer Gagal

SEOUL - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, belum mengundurkan diri pada hari Sabtu (7/12) terkait pengumuman darurat militernya. Pemungutan suara DPR untuk memakzulkannya tinggal beberapa jam lagi dan aksi protes jalanan besar-besaran direncanakan digelar di Seoul.

Yoon mengejutkan negara dan masyarakat internasional pada Selasa malam dengan memberlakukan darurat militer untuk pertama kalinya sejak tahun 1980-an dan mengerahkan pasukan dan helikopter ke parlemen.

Namun para legislator berhasil menolak keputusan itu, sehingga memaksa Yoon untuk membatalkan perintah tersebut pada Rabu dini hari dalam suatu malam yang penuh drama luar biasa bagi sebuah negara yang dianggap sebagai negara demokrasi yang stabil.

"Deklarasi darurat militer muncul dari urgensi saya sebagai presiden," katanya dalam pidato yang disiarkan televisi, pertama kalinya ia tampil di hadapan publik sejak menjerumuskan negara ke dalam kekacauan politik.

"Namun, dalam prosesnya, saya telah menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Saya dengan tulus meminta maaf kepada warga yang sangat terdampak."

Pihak oposisi dan bahkan anggota kunci partainya sendiri telah menyerukan agar dia mengundurkan diri, dan parlemen akan melakukan pemungutan suara pada Sabtu (7/12) malam terkait pemakzulannya, meskipun pemimpin oposisi telah mengatakan kepada AFP, tidak jelas apakah mosi tersebut dapat diloloskan.

Polisi memperkirakan puluhan ribu pengunjuk rasa anti-Yoon akan turun ke jalan menjelang pemungutan suara, penyelenggara berharap 200.000 orang akan hadir.

Yoon tidak mengajukan pengunduran diri dalam pidato singkatnya, hanya mengatakan ia akan "mempercayakan partai dengan langkah-langkah untuk menstabilkan situasi politik, termasuk masa jabatan saya".

Partainya terbelah dalam masalah ini, para anggota parlemen pada Jumat malam berpegang pada garis resmi mereka akan memblokir pemakzulan, bahkan setelah ketua partai Han Dong-hoon mengatakan Yoon harus pergi atau Seoul menghadapi lebih banyak kekacauan politik.

"Pelaksanaan tugas presiden secara normal tidak mungkin dilakukan dalam situasi (saat ini), dan pengunduran diri presiden lebih awal tidak dapat dihindari," kata Han Dong-hoon kepada wartawan Sabtu dini hari.

Blok oposisi memegang 192 kursi di parlemen yang beranggotakan 300 orang, sementara Partai Kekuatan Rakyat (PPP) pimpinan Yoon memiliki 108 kursi.

Hanya delapan anggota parlemen dari partai berkuasa yang perlu membelot agar pemungutan suara memperoleh mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan untuk meloloskan RUU. Seorang anggota parlemen dari PPP telah secara terbuka mengatakan mereka akan memberikan suara bersama pihak oposisi.

Pemungutan suara yang berhasil akan menskors Yoon dari jabatannya sambil menunggu putusan Mahkamah Konstitusi.

Polisi telah mulai menyelidiki Yoon dan lainnya atas dugaan pemberontakan.

"Saya tidak akan menghindar dari masalah tanggung jawab hukum dan politik terkait deklarasi darurat militer," kata Yoon dalam pidatonya.

Pada Jumat malam, setidaknya 15.000 pengunjuk rasa anti-Yoon menantang cuaca dingin untuk berkumpul di distrik Yeouido, Seoul, tempat Majelis Nasional berada.

Beberapa orang berkemah sepanjang malam meskipun suhu sangat dingin, sementara anggota parlemen oposisi tetap berada di parlemen, takut Yoon mungkin akan mencoba beberapa tindakan nekat untuk tetap menjabat.

Sebuah jajak pendapat yang dirilis hari Jumat menempatkan dukungan bagi presiden berusia 63 tahun itu pada rekor terendah sebesar 13 persen.