Presiden Jokowi Ancam Pecat Pejabat yang Doyan Impor

"Lompatannya harus begitu, kepala daerah ambil UKM-UKM kita yang baik-baik masuk ke e-katalog, yang sering dikeluhkan SNI susah, SNI barang apa toh? Sertifikat sulit, sertifikat apalagi? Buat sederhana, barang kita sendiri, jangan ruwet, mahal, bayar sini bayar sana, kapan UMKM kita dapat SNI kalau digitukan? Dipermudah, biar semua bisa masuk ke e-katalog. Kalau kita semangat semua seperti ini, UKM kita tersenyum semua. Uang kita sendiri, APBN kita sendiri kok dibelikan barang impor, itu bagaimana toh? Geregetan saya," tambah Kepala Negara.

Hasil simulasi BPS, dampak pembelian produk dalam negeri senilai 400 triliun rupiah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional 1,67 hingga 1,71 persen. Kalau pertumbuhan ekonomi 2021 lalu 3,69 persen maka dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,36-5,4 persen.

Awasi Realisasi

Presiden dalam kesempatan itu meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, mengawasi realisasi kebijakan sebanyak 40 persen alokasi anggaran di APBN, APBD, dan BUMN digunakan untuk belanja produk dalam negeri. "Menteri Keuangan, BPKP betul-betul mengawasi, sudah berapa sih transaksi yang ada? Lapor harian ke saya," kata Presiden.

Bagi menteri, Presiden mengatakan tidak segan menjatuhkan sanksi dengan mengganti mereka yang tetap doyan impor. Adapun bagi pemda, Presiden akan meminta Menkeu memotong Dana Alokasi Khusus (DAK) dan menahan Dana Alokasi Umum (DAU), sedangkan direksi BUMN juga akan dicopot oleh Menteri BUMN.
Halaman Selanjutnya....