Presiden Jokowi Ancam Pecat Pejabat yang Doyan Impor

"Saya kemarin dari Atambua, saya lihat traktor, alsintan (alat dan mesin pertanian), saya lihat seperti itu tidak boleh Pak Menteri, tidak boleh. Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, apa ini? Kadang-kadang saya mikir, ini kita mengerti tidak sih? Jangan-jangan kita tidak kerja detail sehingga tidak mengerti barang yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor, jangan ini diteruskan, stop!" tambah Presiden.

Kepala Negara menargetkan hingga Mei 2022 dari total anggaran APBN sebesar 526 triliun rupiah, APBD sebesar 535 triliun rupiah, BUMN senilai 420 triliun rupiah, sebanyak 400 triliun rupiah dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri.

"Target nanti, syukur bisa sebelum 10 Mei, yang 400 triliun rupiah itu bisa tercapai, ini sangat bagus sekali dampaknya akan ke mana. Hati-hati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tadi pagi saya cek baru dua triliun rupiah. Ini kelihatannya ada yang tidak semangat di dalam kementerian," ungkap Presiden.

Jokowi juga mengkritisi pembelian kursi dan laptop yang juga berasal dari impor. Pentingnya stop impor dan mensubstitusi dengan produk dalam negeri karena akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. "Penambahan pertumbuhan ekonomi sudah ada di depan mata kita, kita mau mengerjakan atau tidak mau mengerjakan? Kalau mau mengerjakan, artinya ada tambahan (pertumbuhan ekonomi) sehingga saya minta dan saya tidak mau ditawar-tawar lagi urusan 400 triliun rupiah di Mei segera dorong UKM-UKM di daerah masuk segera ke e-katalog, masukkan sebanyak-banyaknya," tambah Presiden.

Jokowi juga memerintahkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) hingga akhir 2022 dapat memasukkan satu juta UMKM sebagai penyuplai barang di e-katalog.
Halaman Selanjutnya....