Presiden Joko Widodo Apresiasi Peran TNI

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengapresiasi peran anggota TNI yang telah melaksanakan tugas sebagai pengawas protokol kesehatan, menjadi vaksinator, dan tracer pasien Covid-19. Hal ini disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam rapat evaluasi penanganan Covid-19, di Jakarta, Selasa (25/5).
Rapat juga menyangkut evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro. Rapat evaluasi dihadiri KSAD Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana Yudo Margono, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo.
Hasil rapat itu sendiri disampaikan Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (KH) Edys Riyanto. Menurut Kolonel Edys, rapat evaluasi PPKM Skala Mikro digelar secara virtual dan tatap muka. Selain dihadiri seluruh kepala staf angkatan, rapat juga diikuti 232 peserta dari jajaran tiga matra.
Sementara itu, dalam arahannya, Panglima TNI mengungkapkan, hingga saat ini, PPKM Skala Mikro masih menjadi strategi utama pemerintah untuk mengendalikan pandemi Covid-19.
"Strategi ini diterapkan berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan pembatasan sosial di komunitas kecil," ujarnya.
Orang nomor satu di TNI ini juga mengatakan bahwa selama kurang lebih satu tahun, TNI telah melaksanakan operasi pendisiplinan protokol kesehatan serta operasi lainnya. Semua demi mendukung kebijakan pemerintah menangani pandemi Covid-19.
Marsekal Hadi pun mengucapkan terima kasih atas upaya dan kerja keras seluruh prajurit TNI dalam pelaksanaan operasi penegakan protokol kesehatan.
Hadi juga menyoroti tingkat kepatuhan masyarakat di seluruh daerah dalam melaksanakan 3 M.
Katanya, masih belum optimal. Sebagai bukti, mobilitas masyarakat, baik di dalam maupun antardaerah yang rawan Covid masih tinggi. Ini yang menjadi penyebab penularan. Apalagi bila mobilitas itu menyebabkan kerumuman massa.
"Dari data, kedisiplinan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sudah cukup baik. Namun bila mobilitas antardaerah masih tinggi, maka kecenderungan kenaikan kasus positif tetap ada," ungkapnya.
Karena itu, kata dia, Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan PPKM Mikro dan melakukan langkah 3T secara cepat dan tepat. Ia pun memerintahkan jajarannya untuk memperkuat koordinasi dengan Polri dan instansi lainnya, khususnya Kemenhub dan Kemenkes. Ini terutama untuk menyekat dan mengisolasi WNI maupun WNA dari luar negeri di titik-titik kedatangan seperti Dumai dan Cilacap.
"Kita juga harus ubah strategi komunikasi dan pendekatan sehingga masyarakat menjadi subjek, merasa disiplin protokol kesehatan itu sebagai kebutuhan.