Presiden Dapat Membentuk Dewan Penasihat IKN
Foto : ISTIMEWA
IKN
"Dikecualikan dari ketentuan Otorita Ibu Kota Nusantara dapat kekhususan dalam penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang lainnya," demikian disebutkan dalam pasal 22 ayat 2.
Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Antara
Komentar
()Muat lainnya