Predikat WTP Jadi Semangat KPU

Pengelolaan dan laporan keuangan yang baik menghasilkan predikat wajar tampa pengecualian bagi KPU.

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada 19 entitas di lingkungan Auditor Keuangan Negara (AKN) I atas Laporan Keuangan Kementrian atau Lembaga (LKKL). Atas laporan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dari 19 laporan yang diperiksa, 17 di antaranya meraih Opini WTP, 2 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sementara 1 mendapat predikat disclaimer. Dalam sambutannya, Ketua KPU Arief Budiman mengapresiasi kinerja seluruh jajaran di instansinya yang telah bekerja keras sehingga KPU bisa meraih opini WTP dari BPK, yang sebelumnya telah memberikan bimbingan dalam menyusun Laporan Keuangan (LK).

Kemudian Arief mengungkapkyan, bagaimana lembaga yang dipimpinnya itu meraih predikat WTP yang menurutnya tergolong sulit untuk diraih oleh lembaga-lembaga negara. Apalagi menurut Arief, selama di birokrasi, ia pernah merasakan pernah selama tujuh kali berturut-turut mendapatkan 'cap' LHPnya disclaimer oleh BPK dengan hasil Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Saya merasakan betul bagaimana rasanya menjadi lembaga negara yang LHPnya disclaimer tujuh kali WDP, pasti sedih dan malu. Tapi hasil yang pernah kami dapat, itu yang menjadikan kami agar sekarang bisa mendapat opini WTP," ujar Arief Budiman di Ruang Auditorium BPK, Jakarta, Rabu (6/6).

Pada kesempatan itu, Arief teringat pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) satu tahun lalu, dimana saat itu wajah Presiden Jokowi terlihat geram ketika beberapa tahun ke belakang, KPU selalu mendapat peringkat WDP. Bahkan, kala itu Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa WTP bukanlah sebuah keberhasilan, melainkan kewajiban, tanggungjawab kita sebagai pengguna uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik.

"KPU menyadari betul bahwa WTP kali ini tipis sekali, saya bicara berkali-kali dengan tim BPK, Pak Arief ini masih kurang, sekarang juga kita tindaklanjuti, yang tidak benar kita pindah semua, maka perbedaan yang tipis itu harus kita tingkatkan, catatan BPK harus segera diselesaikan, halhal yang dipesankan penting untuk ditindaklanjuti," pungkasnya.

Anggota KPU Wahyu Setiawan berpendapat, WTP yang diperoleh KPU dari BPK merupakan sebuah sejarah, dan Raihan tersebut menjadi momentum bagi KPU untuk dapat bekerja lebih baik kedepannya dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas guna mendukung asas pemerintahan yang yang baik (good governance). "Itu baik ya, dan menjadi momentum untuk KPU bekerja lebih baik kedepannya," tutur Wahyu Setiawan.

Bagai Akuarium

Sebagai sebuah lembaga, tuntutan terhadap independensi KPU terus disuarakan seiring makin dekatnya pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Arief Budiman mengibaratkan lembaganya seperti bekerja di dalam akuarium. Arief mengatakan KPU selalu seperti dituntut untuk menjadi sempurna sebagai penyelenggara pilkada ataupun pemilu. Jika ada kesalahan sedikit saja, menurut dia, KPU akan 'dibantai' habis-habisan.

"Kami sendiri seperti bekerja di dalam akuarium yang kanan, kiri, belakang, depan bisa lihat. Kepeleset sedikit dicaci maki orang," kata Arief dalam diskusi di Jakarta awal tahun lalu. Meski demikian, Arief enggan mengeluhkan situasi yang dialami KPU. "Tapi harus tetap hidup dalam akuarium itu," katanya. Menurut Arief, KPU bisa mendapatkan kepercayaan publik soal independensi. Arief punya strateginya. rag/AR-3