Prancis Bersiap Hadapi Demo Lanjutan

Sejumlah obyek wisata dan pertokoan di Paris ditutup. Penutupan ini dilakukan setelah pada akhir pekan lalu, aksi unjuk rasa yang memprotes kenaikkan pajak BBM diwarnai kerusuhan.

PARIS - Menara Eiffel, Museum Louvre, monumen Arc de Triomphe, Musee d'Orsay, serta sejumlah pertokoan yang berjejer di sepanjang Champs-Elysees diwartakan akan ditutup setelah pemerintah Prancis pada Kamis (6/12) memperingatkan akan terjadinya aksi unjuk rasa lanjutan pada akhir pekan ini. Peringatan pemerintah Prancis ini diumumkan untuk mencegah teruangnya lagi kurusuhan dalam aksi unjuk rasa di Paris pada pekan lalu.

Dalam aksi unjuk rasa Sabtu (1/12) pekan lalu, pengunjuk rasa yang memprotes rencana pemerintah menaikkan pajak BBM dan meningkatnya biaya hidup, membakari kendaraan, melakukan aksi vandalisme, memecahkan kaca toko, dan bentrok dengan polisi.

"Sebanyak 8.000 personel polisi dan selusin kendaraan lapis baja akan diterjunkan di Paris untuk mengendalikan massa dan mencegah risiko kekerasan," kata Perdana Menteri Prancis, Edouard Philippe.

Sementara untuk antisipasi unjuk rasa di seluruh wilayah Prancis, pemerintah akan menurun 89 ribu personel polisi.

Dalam pernyataannya, PM Philippe menyerukan agar warga Prancis tetap tenang seiring dengan upaya pemerintah untuk membereskan masalah perekonomian dalam negeri. Namun gerakan unjuk rasa sepertinya belum bisa mereda walau sebelumnya pemerintah Prancis menyatakan membatalkan rencana kenaikkan pajak atas BBM yang efektif berlaku mulai Januari 2019.

Aksi unjuk rasa di Prancis ini amat merugikan karena negara ini akan kehilangan pendapatan dari sektor turisme dan terhentinya bisnis setiap akhir pekan. Selain menutup tempat wisata di Paris, sejumlah acara petunjukan di gedung opera Garnier dan Bastille, serta jadwal pertandingan sepak bola juga akan dibatalkan pada Sabtu (8/12) ini.

Agar tak lagi kekacauan seperti yang terjadi di Paris pada akhir pekan lalu, Menteri Dalam Negeri Prancis, Christophe Castaner, pada Jumat (7/12), mengatakan pihaknya tak akan memberikan toleransi jika terjadi kerusuhan dalam aksi unjuk rasa pada akhir pekan ini. "Kami tak akan memberikan toleransi terhadap siapapun yang ingin mengulangi kerusakan dan kerusuhan pada akhir pekan lalu," kata Menteri Castaner. "Kini saatnya dilakukan dialog," imbuh dia.

Hingga saat ini dilaporkan sudah 4 orang tewas akibat aksi unjuk rasa yang dimulai pada pertengahan bulan lalu itu. Selain itu, jumlah orang-orang yang luka dilaporkan telah mencapai ratusan.

Untuk meredakan situasi yang panas akibat aksi unjuk rasa ini, perwakilan pengunjuk rasa, Benjamin Cauchy, telah meminta Presiden Macron agar mau bertemu dengan delegasi pengunjuk rasa pada Jumat kemarin. "Pertemuan ini bisa membantu meredakan situasi," kata Cauchy.

Protes Berkembang

Aksi unjuk rasa ini dimulai pada 17 November lalu setelah para demonstran memprotes kenaikkan pajak BBM. Namun saat ini isu yang jadi pemicu aksi protes telah berkembang menjadi melawan agenda bisnis yang dicanangkan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, serta melawan gaya pemerintahannya.

Aksi unjuk rasa ini pun didukung oleh sebagian besar warga Prancis. Berdasarkan jajak pendapat pekan ini, sebanyak 72 persen warga mendukung aksi ini walau terjadi kerusuhan pada akhir pekan lalu.

Gerakan demonstrasi ini kemudian menyulut aksi protes lainnya seperti aksi pelajar yang menuntut diakhirinya ujian persyaratan masuk universitas. Berdasarkan informasi dari narasumber di Kementerian Dalam Negeri Prancis, akibat aksi pelajar ini, aktivitas di hampir 280 sekolah menengah atas terganggu dan lebih dari 700 pelajar ditahan oleh polisi.

Aksi unjuk rasa pelajar ini juga diwarnai kerusuhan setelah pelajar melemparkan bom molotov, membakari tong sampah dan bentrok dengan polisi di depan sekolah-sekolah di beberapa kota. AFP/I-1