PPKM Tidak Boleh Berhenti meski Kasus Covid-19 Turun

JAKARTA - Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Alexander Ginting, mengatakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak boleh berhenti kendati kasus Covid-19 menurun.

"PPKM tidak boleh berhenti, kendati positifity rate sudah 1,6 atau 1,4 persen. Vaksin sudah ada di masyarakat dan komunitas sehingga itu harus terus dilakukan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), 3T (testing, tracing, treatment), dan vaksinasi," kata Alexander dalam diskusi daring yang diikuti di Jakarta, Selasa (12/10).

Alexander melaporkan dari data yang diperoleh, baik dari Kementerian Kesehatan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dan data dari provinsi di Pulau Jawa-Bali, angka positif telah menurun. Angka keterisian tempat tidur isolasi Covid-19 sudah di bawah 10 persen, sementara angka kematian telah di bawah 60 persen per harinya.

Dengan demikian, PPKM mulai dari fase darurat hingga level seperti sekarang ini diharapkan sebagai instrumen untuk menanggulangi Covid-19, dengan membatasi transmisi virus serta menurunkan keterpakaian ruang tidur isolasi.

Galakkan Vaksinasi

Selain itu, katanya, melalui posko PPKM di tingkat desa dan kelurahan, diharapkan dapat menyukseskan vaksinasi yang terus digalakkan oleh pemerintah.

"Sehingga kita tidak boleh lengah, harus bisa menjaga dan mengawal agar tidak turun. Misal sudah ada perbaikan kesehatan, ada pemulihan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya. Makanya, kami berani selenggarakan PON (Pekan Olahraga Nasional) di Papua, pembelajaran sekolah, pembukaan pusat belanja harus secara sistematis, ini pelonggaran yang terkendali," ujar dia.

Alexander menegaskan PPKM harus tetap disukseskan agar tidak terjadi lonjakan kasus. Dia mencontohkan terjadinyan lonjakan kasus di negara tetangga dengan infrastruktur dan cakupan vaksinasi yang bagus, namun keterisian rumah sakit sangat tinggi.

"Ini jangan kita ulangi, makanya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang penting protokol kesehatan menjadi bagian dari kehidupan dan vaksinasi sudah dilaksanakan sampai nanti kita lihat pandemi ini sudah dicakup," ujar dia.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh Kapolda untuk mengantisipasi masuknya varian baru Covid-19 dengan melakukan pengawasan dan pencegahan di pintu-pintu masuk Tanah Air.

Sigit dalam pengarahan secara virtual dari Jakarta kepada seluruh Kapolda di Indonesia, Selasa, menyebutkan antisipasi ini terkait dengan kebijakan pemerintah yang berencana membuka pintu bagi wisatawan asing maupun WNI yang pulang dari luar negeri.

"Perlu adanya antisipasi dini untuk mencegah masuknya varian baru Covid-19 seperti MU dan Lamda dari luar negeri yang disebabkan dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN)," ujar Sigit dikutip dari keterangan tertulis Divisi Humas Polri.

Sigit berharap adanya antisipasi dan pengawasan penanganan Covid-19 yang ekstraketat dapat mengeliminasi beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan teknis karantina.

"Tolong dicek lagi sistem pengamanan seperti apa. Apalagi kalau sudah dibuka SOP-nya betul-betul dilaksanakan. Jangan kemudian abai, lengah, sehingga apa yang dilakukan selama ini sia-sia," tutur Sigit.

Sigit menegaskan pelonggaran PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah dilakukan secara bertahap. Tentunya pelonggaran tersebut akan ada konsekuensi yang akan dihadapi.