Nasional Mondial Ekonomi Daerah Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Penerimaan Siswa Baru I KPAI Terima Banyak Aduan terkait

PPDB Jalur Afirmasi PPDB Perlu Penyusunan Aturan Baru

Foto : ANTARA/Auliya Rahman

Pendaftaran PPDB DARING l Calon siswa melakukan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring di SMA Negeri 2 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin (24/6). Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng membuka pendaftaran PPDB tingkat SMA/SMK secara daring pada 24 - 27 Juni 2024 dengan mekanisme jalur zonasi, afirmasi, prestasi dan perpindahan tugas orang tua serta layanan pendaftaran melalui website.

A   A   A   Pengaturan Font

Kemendikbudristek menyatakan perlunya penyusunan aturan baru terkait Penerimaan Peserta Didik Baru yang akan ­memperjelas Permendikbud nomor 1 tahun 2021.

Kemendikbudristek menyatakan perlunya penyusunan aturan baru terkait Penerimaan Peserta Didik Baru yang akan memperjelas Permendikbud nomor 1 tahun 2021.

JAKARTA - Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Chatarina Muliana Girsang, mengatakan perlunya penyusunan aturan baru terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurutnya, aturan baru itu akan memperjelas peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 1 tahun 2021.

"Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan PPDB diperlukan penyusunan peraturan yang memperjelas norma Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021," ujar Chatarina, dalam Forum Bersama Pengawasan Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025, di Jakarta, Senin (24/6).

Dia mengatakan, pihaknya telah memperkuat Permendikbud 1/2021 tetap dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Dalam penyelenggaraan, pemerintah daerah dapat menyusun aturan atau petunjuk teknis PPDB di setiap daerah dengan mengacu pada regulasi tersebut di atas.

"Sosialisasi tentang regulasi PPDB juga perlu ditingkatkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota serta melakukan pendampingan secara intensif dalam proses penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB," jelasnya.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Sriyono
Penulis : Muhamad Ma'rup

Komentar

Komentar
()

Top