PPDB Harus Adil untuk Semua

"Saya berharap Forum Bersama bisa melibatkan masyarakat sipil dan membahas bukan hanya soal teknis pengawasan, tapi mengurai dan menganalisis hal yang bersifat lebih strategis untuk perubahan sistem PPDB yang berkeadilan dan inklusif bagi semua," tuturnya.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Chatarina Muliana Girsang, menerangkan fungsi Forum Bersama Pengawasan Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 mendorong pelaksanaan PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel, sehingga upaya pemerataan akses dan kualitas pendidikan dapat terwujud.

Dia juga meminta pemerintah daerah berperan mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan dalam pelaksanaan PPDB.

"Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi, memastikan keabsahan data peserta didik, menetapkan juknis pelaksanaan PPDB sesuai jadwal yang ditentukan, melibatkan sekolah swasta dalam proses PPDB, dan menetapkan peraturan zonasi sesuai dengan aturan yang berlaku," terangnya. ruf/S-2