Potensi Kerugian Penyaluran Bansos Capai Rp532 Miliar

Mensos mengungkapkan, sejak menjabat, dia mendapat masukan tentang pembersihan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurutnya, sampai bulan Agustus 2023 sebanyak 68.211.528 data sudah ditidurkan atau di-non ops-kan.

Dia menilai bahwa dalam aturan terkait pembaruan data selama dua tahun atau bahkan enam bulan sekali masih sangat lambat. Menurutnya pembaruan data perlu dilakukan satu bulan sekali mengingat data kependudukan berubah cepat.

"Pada 2021, kami sudah mencoba evaluasi tiap enam bulan, itu data sudah tidak update. Karena itulah deviasinya terlalu tinggi jika kami melakukan pembaruan tiap dua tahun sekali. Risiko ketidakakuratan data sangat tinggi. Akhirnya, saya usulkan agar memperbarui data tiap bulan," katanya.

Mensos juga menyinggung peran penting pemerintah daerah. Sesuai Undang-Undang No 13 tahun 2011, Mensos hanya berwenang menetapka, dan bukan mengubah atau mengusulkan data.

UU tersebut memberikan mandat pengusulan data dari tingkat desa/kelurahan dan naik secara berjenjang. Hal menjadi dasar pemerintah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.