Posisi Tawar Petani Selalu Rendah

JAKARTA - Perlindungan terhadap nasib petani sampai saat ini dinilai masih minim. Pemerintah dipandang lebih banyak melindungi konsumen, sementara nasib petani kurang diperhatikan. Efeknya, jutaan nasib petani tergolong miskin dan rentan miskin.

Peneliti Ekonomi Indef, Rusli Abdullah, menuturkan pemerintah memang mengeklaim telah menyalurkan pupuk subsidi ke petani, tetapi sebenarnya itu hanyalah salah satu komponen dalam produksi. Menurutnya, masih ada komponen lain yang harus ditanggung petani yang nilainya justru lebih besar, seperti biaya sewa lahan, biaya tenaga kerja, dan sebagainya.

"HET (harga eceran tertinggi) misalnya, hanya melindungi konsumen, tetapi petani dibiarkan loss (merugi,red). Buktinya adanya margin yang besar oleh pedagang beras, justru petani hanya menerima harga stagnan. Jadi, petani tidak bisa menikmati fluktuasi harga yang terjadi di pasar. Hal ini disebabkan oleh rantai logistik yang panjang," tegasnya dalam diskusi virtual, di Jakarta, Kamis (26/8).

Dia menambahkan posisi, tawar petani, memang lemah dan sudah puluhan tahun terjadi di Indonesia. Sampai saat ini, lanjutnya, tidak ada penyelesaian faktual yang benar-benar menggenjot daya tawar petani dan skala ekonomi petani kecil.

Dia mengakui pemerintah sebenarnya sudah mengarah ke sana dengan membuat kelompok petani. Namun, untuk mencapai itu, kelompok tani harus memiliki hamparan lahan dalam satu hamparan. Faktanya, lahan kelompok petani terpencar-pencar. Secara mekanisme skala produksi ini tidak efisien.
Halaman Selanjutnya....