Porsi Kredit Bank ke UMKM Idealnya 60 Persen

Diminta terpisah, Peneliti Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana - Bengkayang Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut, mengatakan hal yang membuat bank kurang berpihak pada UMKM karena regulator baik itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) maupun Kementerian Keuangan terlalu menganakemaskan perbankan dengan berbagai regulasi.

"Perbankan itu selalu jadi penyebab kehancuran ekonomi, tapi BI dan Kemenkeu selalu menganakemaskan mereka. Ini sistem yang banyak merusak daripada membangun. Dana yang dihimpun diintermediasikan untuk spekulasi di sektor properti yang membuat harganya naik gila-gilaan, begitu juga kredit konsumtif," kata Siprianus.

Jika benar-benar dibuka, beberapa debitur besar di bank itu melanggar Batas Maksimum Penyaluran Kredit (BMPK), namun dilakukan segala macam rekayasa agar tidak terlacak. Kalau kreditnya macet, akan ditutup dengan plafondering, dengan segala cara ditutup dari utang di atas utang. "Kalau tidak diatasi, bank sekelas Credit Suisse saja bisa kolaps, apalagi perbankan di Indonesia. Pemerintah Swiss sekarang lagi cari manajemen untuk diminta bertanggung jawab," katanya.

Agar perbankan nasional tangguh maka seharusnya mereka digiring untuk membiayai ekonomi kerakyatan dengan mewajibkan mereka melalui regulasi sebagai payung hukum. "Kalau kekayaan alam saja dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat apalagi dana mereka sendiri. Sangat tidak masuk akal di Jakarta dan sekitarnya berdiri 100 mal, itu semua dibiayai dari kredit bank. Sementara rakyatnya miskin, bahkan untuk sekadar makan siang saja tidak mampu," katanya.

Halaman Selanjutnya....