Politisi Diajak Berkampanye dengan Kreatif

SEMARANG - Semua pihak, khususnya politikus yang berjuang di Provinsi Jawa Tengah (Jateng), untuk berkampanye dengan gembira dan kreatif guna menekan indeks kerawanan pemilu. Banyak persoalan masyarakat yang bisa diangkat untuk kampanye, seperti dana desa, sampah, disabilitas, angka kematian ibu melahirkan.

"Berkaca pada penyelenggaraan pilkada beberapa bulan lalu yang terdapat beberapa kasus politik uang, penggunaan isu SARA, dan beberapa pelanggaran kampanye lain," kata Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, pada "Launching Pengawasan: Pemilu Bersih dan Bermartabat" yang diselenggarakan Bawaslu Jateng, di Semarang, Senin (2/10).

Ganjar mengingatkan adanya kasus politik uang, penggunaan isu SARA, dan pelanggaran kampanye lain menunjukkan langkah pragmatis politikus karena takut kalah. Padahal, persoalan-persoalan yang setiap hari bisa dilihat di sekitar masyarakat dapat dijadikan ide kampanye kreatif sehingga mereka punya banyak kreasi dan kaya akan gagasan sehingga pikiran mereka tidak lari ke bagaimana memenangkan secara paksa dan itu biasanya money politic.

Kadang-kadang, lanjut Ganjar, masyarakat ingin sesuatu yang ditampilkan dan ada faktor diferensial atau faktor pembeda. Faktor pembeda inilah yang menjadi penting untuk menentukan positioning setiap calon.

Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, menyebutkan saat ini indeks kerawanan pemilu Jateng pada kisaran 48,50 persen, atau tidak masuk kategori rawan maupun tenang. "Ini early warning buat kita, bukan untuk leyeh-leyeh ataupun tegang," katanya.

Gandeng Masyarakat

Afifuddin menekankan pada parpol agar terus berkoordinasi dengan Bawaslu karena fokus pihaknya pada pencegahan, bukan penindakan "Makanya, kami menggandeng masyarakat untuk mengawasi. Mari kita terapkan keadilan pemilu, bukan hukum pemilu agar pemilu ini bersih dan bermartabat," ujarnya.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jateng, Heru Cahyono, usai deklarasi pemilu damai, aman, bermartabat pada Pemulu Legislatif dan Pilpres 2019, di Kudus, mengatakan Bawaslu Jateng memprediksi pelanggaran pemilu paling banyak bakal ditemukan di media sosial sebagai media berkampanye dengan biaya paling murah.

"Nantinya, akan banyak permainan terkait pemilu di media sosial sebagai ranah ruang kosong sehingga nantinya akan banyak ditemukan pelanggaran," kata Heru.

Pengawasan di media sosial, menjadi ranahnya Bawaslu. Heru menilai di media sosial cenderung tanpa kontrol dan menjadi ruang kosong yang akan menarik minat semua peserta pemilu untuk berkampanye. Pada akhirnya, bakal mudah ditemukan kasus pidana pemilu mulai dari hoaks atau kabar bohong serta kampanye hitam.

Di era milenial seperti sekarang, kata Heru, terdapat tiga ancaman pidana, yakni pidana Undang-Undang Pemilu, pidana Undang-Undang nomor 19/2016 tentang Perubahan Atas UU nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pidana atas pelanggaran KUHP. SM/Ant/N-3