Politisi AS Tolak Perintah Darurat

Rencana Presiden Trump mengeluarkan perintah darurat bagi membangun tembok perbatasan, ditentang politisi AS dari kubu Demokrat dan Republik. Para politisi justru mendesak Trump segera mengakhiri penutupan pemerintahan.

WASHINGTON DC - Sejumlah politisi utama dari Partai Republik pada Minggu (13/1) mewanti-wanti Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, agar tak mengeluarkan perintah darurat nasional untuk mengamankan anggaran bagi pembangunan tembok perbatasan. Pernyataan politisi Republik itu memperlihatkan keraguan dari partai pendukung presiden itu atas pemimpin negara apalagi saat ini separo dari pemerintahan AS ditutup selama hampir empat pekan lamanya.

"Saya benci melihat Trump harus mengeluarkan perintah darurat hanya untuk tembok perbatasan," kata Senator Ron Johnson yang menjadi ketua Komite Keamanan Tanah Air, saat sesi wawancara dengan CNN. "Jika kita harus melakukan itu, kita bisa diajukan ke pengadilan dan tembok perbatasan pun tak bisa dibangun," imbuh Johnson.

Pernyatan yang hampir senada pun dilontarkan anggota parlemen Steve Scalise yang jadi politisi Republik "orang nomor dua" di DPR, saat sesi wawancara dengan ABC. "Kita tak mau semua ini berujung dengan dikeluarkannya deklarasi darurat nasional, walau saya percaya Trump memiliki mandat atas perintah itu," kata Scalise.

Tak hanya politisi Republik, politisi Demokrat juga amat menentang ide perintah darurat. Tokoh nomor dua di Senat Demokrat, Dick Durbin, dalam sesi wawancara dengan ABC mengatakan jika presiden mengancam mengeluarkan perintah darurat setiap berselisih pendapat dengan Kongres, maka saya akan melawannya.
Halaman Selanjutnya....