Politisi AS Tolak Perintah Darurat

Rencana Presiden Trump mengeluarkan perintah darurat bagi membangun tembok perbatasan, ditentang politisi AS dari kubu Demokrat dan Republik. Para politisi justru mendesak Trump segera mengakhiri penutupan pemerintahan.

WASHINGTON DC - Sejumlah politisi utama dari Partai Republik pada Minggu (13/1) mewanti-wanti Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, agar tak mengeluarkan perintah darurat nasional untuk mengamankan anggaran bagi pembangunan tembok perbatasan. Pernyataan politisi Republik itu memperlihatkan keraguan dari partai pendukung presiden itu atas pemimpin negara apalagi saat ini separo dari pemerintahan AS ditutup selama hampir empat pekan lamanya.

"Saya benci melihat Trump harus mengeluarkan perintah darurat hanya untuk tembok perbatasan," kata Senator Ron Johnson yang menjadi ketua Komite Keamanan Tanah Air, saat sesi wawancara dengan CNN. "Jika kita harus melakukan itu, kita bisa diajukan ke pengadilan dan tembok perbatasan pun tak bisa dibangun," imbuh Johnson.

Pernyatan yang hampir senada pun dilontarkan anggota parlemen Steve Scalise yang jadi politisi Republik "orang nomor dua" di DPR, saat sesi wawancara dengan ABC. "Kita tak mau semua ini berujung dengan dikeluarkannya deklarasi darurat nasional, walau saya percaya Trump memiliki mandat atas perintah itu," kata Scalise.

Tak hanya politisi Republik, politisi Demokrat juga amat menentang ide perintah darurat. Tokoh nomor dua di Senat Demokrat, Dick Durbin, dalam sesi wawancara dengan ABC mengatakan jika presiden mengancam mengeluarkan perintah darurat setiap berselisih pendapat dengan Kongres, maka saya akan melawannya.

"Saya minta Trump segera mengakhiri penutupan pemerintahan dan menyerahkan semuanya pada legislatif," kata Durbin.

Jajak Pendapat

Debat antar politisi ini terus berlanjut setelah dampak dari penutupan pemerintahan semakin nyata terlihat. Sebuah jajak pendapat menunjukkan bahwa publik semakin tak puas atas kondisi penutupan pemerintahan itu.

Menyikapi krisis politik itu, Presiden Trump, secara tak langsung pun mengeluhkan kerugian akibat penutupan pemerintahan. "Kerugian terhadap negara kita akibat rusaknya perbatasan, seperti peredaran narkoba, aksi kejahatan, dan lain-lainnya, amat buruk, Namun lebih buruk lagi adalah tutupnya pemerintahan," kata Presiden Trump. "Politisi Demokrat bisa secara mudah memperbaikinya dengan segera saat mereka kembali ke Washington," imbuh dia.

Pernyataan Trump itu menyindir banyaknya anggota legislatif yang menghabiskan akhir pekan di negara bagian asalnya untuk mendengarkan keluhan tutupnya pemerintah dari rakyat yang memberikan suara padanya. Para anggota legislatif ini rencananya baru akan kembali bekerja pada Senin (14/1).

Terkait rencana anggaran tembok perbatasan ini, dua lembaga jajak pendapat mengindikasikan bahwa kubu Demokrat akan memenangkan negosiasi ini karena didukung publik. Survei yang dilakukan Washington Post/ABC News menunjukkan bahwa lebih banyak warga AS (sebanyak 53 persen) menyalahkan Trump dan kubu Republik atas penutupan pemerintahan daripada melontarkan kesalahan pada kubu Demokrat (sebanyak 29 persen).

Sementara itu jajak pendapat yang dilakukan CNN menunjukkan peringkat penurunan popularitas Trump naik sebanyak 5 poin menjadi 57 persen. AFP/I-1