Politikus Partai Demokrat Dituntut 10 Tahun Penjara

Cabut Hak Politik

Uang pengganti hanya sebesar 2,9 miliar rupiah karena KPK sudah menyita 400 juta rupiah dari penggeledahan yang dilakukan di rumah Amin. Terakhir, tambah jaksa Haris, KPK juga menuntut pencabutan hak politik Amin Santono untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah terdakwa Amin Santono menjalani pidana pokok.

Dalam perkara ini Amin Santono bersama-sama dengan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo dan konsultan Eka Kamaludin mengupayakan Kabupaten Lampung Tengah mendapat alokasi tambahan anggaran dari APBN 2018 dan Kabupaten Sumedang mendapat alokasi tambahan anggaran yang bersumber dari APBN Perubahan 2018.

Amin meminta fee tujuh persen dari total anggaran yang diterima pemerintah daerah dengan pembagian kepada Amin Santono sebesar enam persen dan Eka serta timnya sebesar satu persen. Pertama, untuk tambahan anggaran Kabupaten Lampung Tengah, Eka menerima proposal usulan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Lampung Tengah TA 2018 sejumlah 295,75 miliar rupiah untuk peningkatan jaringan jalan.

Pada 3 November, Amin mendapat informasi dari Yaya Purnomo bahwa usulan Amin terhadap penambahan anggaran kabupaten Lampung Tengah disetujui sejumlah 79,775 miliar rupiah dan meminta agar komitmen sebesar tujuh persen yang disepakati segera direalisasikan.
Halaman Selanjutnya....