Politikus Partai Demokrat Dituntut 10 Tahun Penjara

Dinilai karena terbukti menerima suap 3,3 miliar rupiah, anggota DPR Komisi IX nonaktif dari Fraksi Demokrat, Amin Santono dituntut 10 tahun.

JAKARTA - Anggota DPR Komisi IX nonaktif dari Fraksi Demokrat, Amin Santono dituntut 10 tahun penjara ditambah denda 500 juta rupiah subsider enam bulan kurungan. Amin dinilai karena terbukti menerima suap 3,3 miliar rupiah untuk mengupayakan Kabupaten Lampung Tengah dan Sumedang mendapat alokasi tambahan anggaran.

"Menyatakan terdakwa Amin Santono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun serta pidana denda sejumlah 500 juta rupiah subsider enam bulan kurungan," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Nur Haris, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (21/1).

Tuntutan itu berdasarkan Pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Hal yang memberatkan, tambah Haris, terdakwa tidak mendukung program pemerintah mewujudkan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.

JPU KPK juga menuntut pidana pembayaran uang pengganti sebesar 2,9 miliar rupiah. "Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Amin Santono untuk membayar uang pengganti 2,9 miliar rupiah selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam waktu tersebut tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama dua tahun," ungkap Jaksa.

Cabut Hak Politik

Uang pengganti hanya sebesar 2,9 miliar rupiah karena KPK sudah menyita 400 juta rupiah dari penggeledahan yang dilakukan di rumah Amin. Terakhir, tambah jaksa Haris, KPK juga menuntut pencabutan hak politik Amin Santono untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah terdakwa Amin Santono menjalani pidana pokok.

Dalam perkara ini Amin Santono bersama-sama dengan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo dan konsultan Eka Kamaludin mengupayakan Kabupaten Lampung Tengah mendapat alokasi tambahan anggaran dari APBN 2018 dan Kabupaten Sumedang mendapat alokasi tambahan anggaran yang bersumber dari APBN Perubahan 2018.

Amin meminta fee tujuh persen dari total anggaran yang diterima pemerintah daerah dengan pembagian kepada Amin Santono sebesar enam persen dan Eka serta timnya sebesar satu persen. Pertama, untuk tambahan anggaran Kabupaten Lampung Tengah, Eka menerima proposal usulan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Lampung Tengah TA 2018 sejumlah 295,75 miliar rupiah untuk peningkatan jaringan jalan.

Pada 3 November, Amin mendapat informasi dari Yaya Purnomo bahwa usulan Amin terhadap penambahan anggaran kabupaten Lampung Tengah disetujui sejumlah 79,775 miliar rupiah dan meminta agar komitmen sebesar tujuh persen yang disepakati segera direalisasikan.

Ant/N-3