Polisi Larang Massa Datang ke MK

Demi kelancaran dan keamanan jalannya persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi, diharapkan masyarakat umum yang tidak berkepentingan untuk tidak datang ke kawasan tersebut.

JAKARTA - Personel gabungan dari TNI-Polri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Apel Konsolidasi Ketupat Jaya 2019 dan Kesiapan PAM menjelang Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Kegiatan tersebut digelar di Lapangan Monumen Nasional (Monas).

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya melarang massa datang ke MK saat sidang berlangsung. Ia juga memerintahkan anggotanya untuk cooling down terkait massa dari daerah yang hendak ke Jakarta.

"Semua juga untuk melakukan kegiatan- kegiatan yang cooling down, mendinginkan, menyejukkan suasana," kata Tito ditemui di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

Tito menjelaskan seluruh personel Brimob yang berasal dari berbagai daerah sudah disiagakan di depan Gedung MK untuk mengamankan massa yang datang.

"Mereka stand by sesuai kebutuhan, intelijen kami lakukan setiap hari. Untuk melihat apakah ada gerakan massa," jelasnya.

Dikatakan Tito, dirinya juga sudah menyiapakan skenario terburuk yang bakal terjadi saat memberikan pengamanan. "Kita juga selalu menyiapkan pada kemungkinan worst skenario," ungkapnya. Tito mengapresiasi Prabowo yang turut mendinginkan suasana agar massa tidak perlu hadir ke Jakarta selama proses sidang berlangsung.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Prabowo yang telah menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tidak perlu datang berbondong- bondong ke Jakarta dan mempercayakan proses yang ada ke MK," ungkapnya.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Gatot Eddy Pramono, mengatakan digelar untuk kesiapan personel dalam mengamankan sidang PHPU yang dilaksanakan di Gedung Mahkamah Konstitusi.

"Selain Apel Konsolidasi Ketupat Jaya juga Apel kesiapan pengamanan sidang PHPU di Mahkamah Konsititusi," ujar Gatot.

Bersiap Diri

Gatot menjelaskan pihaknya meminta seluruh pihak terkait untuk tetap bersiap diri dalam menjalankan pengamanan di depan Gedung MK. Hal ini merupakan wujud pengamanan menjelang sidang keputusan MK.

"Apel diharapkan jadi sarana konsilidasi untuk mengecek sejauh mana kesiapan personel dan peralatan yang akan dilakukan untuk pengamanan sidang MK," ungkapnya.

Sementara itu, Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono mengaku sudah meminta kepada seluruh personel untuk mematuhi segala bentuk pengamanan. Salah satunya, seluruh personel jangan mudah termakan isu bohong alias hoaks.

"Saya tegaskan kepada seluruh personel jangan mudah percaya pada berita hoaks," kata Eko.

Eko menambahkan dirinya mengingatkan kepada anggota agar tidak mudah terpancing dengan isu-isu provokator. Karena pada saat hari H berlangsung banyak kerawanan yang dilakukan penyusup untuk memperkeruh suasana.

"Waspada pada seluruh provokasi yang memecahkan TNI-Polri. Jangan mudah percaya pada berita hoaks. Jangan ada TNI-Polri yang jadi provokator dan sebar berita bohong," ungkap Eko.

Adapun kegiatan apel ini dihadiri oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono, Pangdam Jaya TNI Mayjen Eko Margiyono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. jon/P-6