Pokja RUU Sisdiknas Akan Dorong Transparansi

Satriwan menyebut, pihaknya mengapresiasi keputusan Baleg DPR RI tersebut. Menurutnya, ada juga kekhawatiran RUU Sisdiknas dimasukkan kembali awal tahun 2023, bahkan tahun ini, jika Kemendikbudristek sudah merapikan dan mengkomunikasikan RUU Sisdiknas secara baik.

"P2G mendesak Kemendikbudristek lebih transparan, akuntabel, dan membuka ruang dialog dengan 'partisipasi yang bermakna' melibatkan semua unsur stakeholder pendidikan dalam merancang draf RUU Sisdiknas," tandasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Illiza Sa'aduddin menyebut, perbaikan RUU Sisdiknas akan berjalan lama, bahkan akan masuk ke tahun 2023. Menurutnya, RUU Sisdiknas tetap tidak akan mencapai bentuk terbaiknya, sebab tahun tersebut merupakan tahun politik karena kian dekat dengan Pemilu 2024.

"Sementara pada tahun 2023 ini adalah tahun politik, dan apabila dipaksakan akan tidak maksimal dalam pembahasannya," katanya.