PNS Patuhi Aturan Cuti

Presiden Joko Widodo telah telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 tentang cuti bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2019, terutama untuk perayaan Idul Fitri 1440 Hijriah sebanyak tiga hari, yakni tanggal 3, 4, dan 7 Juni 2019. Dengan demikian, jumlah cuti bersama dan libur selama Lebaran PNS sebanyak sembilan hari, yang dimulai Sabtu, 1 Juni hingga kembali masuk pada Minggu, 9 Juni. Adapun libur Lebaran jatuh pada 5 dan 6 Juni.

Di dalam aturan itu, Jokowi menyatakan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS. Selain itu, PNS yang tidak mendapatkan hak libur untuk cuti bersama karena tanggung jawab pekerjaan mendapatkan tambahan jatah cuti sesuai dengan jumlah libur yang tidak didapat. Aturan itu juga menyatakan cuti bersama bagi PNS juga berlaku untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Keputusan yang menjadwalkan cuti bersama Lebaran hanya tiga hari membuat tanggal 31 Mei bukan agenda libur sehingga PNS masih harus bertanggung jawab kerja. Tak cuma itu, PNS juga wajib untuk ikut upacara hari Kesaktian Pancasila pada 1 Juni.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) juga sudah mewanti-wanti akan ada sanksi bagi PNS yang bolos sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Bahkan, pemerintah tidak akan memberi toleransi PNS yang minta cuti duluan. Artinya, PNS yang tidak masuk kerja di tanggal 31 Mei dan 1 Juni dinyatakan bolos.

Sebelumnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengimbau seluruh lembaga negara dan pemerintah daerah (pemda) seluruh Indonesia untuk melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni mendatang. Imbauan itu termaktub dalam surat edaran bernomor B.116/Ka.BPIP/05/2019 perihal pedoman peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni mendatang.

Kita sangat berharap PNS mematuhi aturan yang berlaku. Kita pun menginginkan PNS mengedepankan disiplin untuk tercapainya kinerja yang bermutu. Toh, pemerintah telah memberikan tunjangan hari raya satu bulan gaji penuh, lengkap dengan tunjangan. Jadi, kalau ada PNS yang mengakal-akali libur untuk mudik, sungguh keterlaluan.

Kedisiplinan adalah salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi. Dikatakan sebagai faktor yang penting karena disiplin akan mempengaruhi kinerja pegawai dalam organisasi. Semakin tinggi disiplin pegawai, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapai. Disiplin adalah merupakan cerminan besarnya tanggungjawab seseorang dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan kepadanya yang mendorong gairah dan semangat kerja seseorang.

Untuk itu, kita mendukung kebijakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memberikan sanksi kepada PNS nakal. Paling tidak, sesuai aturan yang berlaku, PNS yang tidak melaksanakan upacara akan dikenakan sanksi administrasi seperti pemotongan tunjangan kinerja.

Dengan kondisi sekarang ini, alangkah senangnya jika kita menyaksikan PNS yang mematuhi aturan. Kita juga bangga dengan kepatuhan PNS yang tidak melakukan permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara ataupun daerah kepada masyarakat dan perusahaan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Kepada PNS kita berharap kinerja pemerintah semakin berkualitas dan mencapai tujuannya.

PNS boleh menjaga tradisi silaturahmi saat Lebaran. Namun, jangan dibiasakan tradisi terlambat masuk kerja karena sudah terlalu lama diberi libur. PNS harus memberi contoh tertib kerja. Masuk pada waktunya. Jangan lagi ada alasan yang dicari-cari untuk menambah libur yang sudah panjang tersebut.