PM Tiongkok Peringatkan Para Pemimpin Keuangan Dunia tentang Risiko 'Deglobalisasi'
PM Tiongkok Li Qiang berbicara saat memimpin Dialog "1+10" tentang Membangun Konsensus Pembangunan untuk Mempromosikan Kemakmuran Bersama Global di Wisma Negara Diaoyutai di Beijing pada 9 Desember 2024.
Foto: CNA/AP/Andy WongBEIJING - Perdana Menteri Tiongkok memperingatkan pada hari Senin (9/12) bahwa "deglobalisasi" akan memberikan tekanan lebih lanjut pada ekonomi dunia, saat ia menyambut para kepala lembaga keuangan multilateral di Beijing.
Perdana Menteri Li Qiang menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidato pembukaannya di pertemuan puncak yang dihadiri para pemimpin organisasi terkemuka termasuk Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Bank Dunia.
"Dalam konteks pertumbuhan ekonomi dunia yang lemah saat ini, ketidakpastian ... semakin meningkat, menyebabkan gangguan besar terhadap operasi ekonomi dunia," kata Li kepada para hadirin di Wisma Negara Diaoyutai di ibu kota Tiongkok.
Ia menambahkan bahwa "jumlah tindakan perdagangan dan investasi diskriminatif baru secara global telah meningkat setiap tahunnya" sejak tahun 2020.
“Dapat dikatakan bahwa tren deglobalisasi semakin memburuk,” kata Li.
Tiongkok sedang berjuang melawan berbagai tantangan, termasuk krisis utang berkepanjangan di sektor properti dan tingginya pengangguran di kalangan pemuda, sementara data resmi yang dirilis sebelum pernyataan Li menunjukkan laju inflasi nasional melambat menjadi 0,2 persen pada bulan November yang menjadi tanda lebih lanjut melemahnya permintaan.
Para pemimpin negara itu tengah mencari cara untuk menopang perdagangan luar negeri sebelum pelantikan Presiden terpilih AS Donald Trump, yang mengancam akan mengenakan tarif yang memberatkan pada Beijing .
Li mengkritik "beberapa negara" karena "memberlakukan tarif tinggi di setiap kesempatan (dan) membangun hambatan protektif dengan semakin banyak pembatasan pada perdagangan", tetapi tidak menyebut nama Amerika Serikat atau Trump saat wartawan hadir.
Trump memulai perang dagang yang melelahkan dengan Tiongkok pada masa jabatan pertamanya, menuduh Beijing melakukan pencurian kekayaan intelektual dan praktik perdagangan "tidak adil" lainnya.
Ia berjanji akan mengenakan pajak yang lebih tinggi terhadap impor dari ekonomi terbesar kedua di dunia itu setelah menjabat bulan depan.
Bulan lalu, Tiongkok meluncurkan sejumlah langkah yang ditujukan untuk mendongkrak perdagangan, termasuk perluasan asuransi kredit ekspor, dukungan pembiayaan yang kuat bagi perusahaan asing, dan penyelesaian perdagangan lintas batas yang lebih lancar.
Redaktur: Lili Lestari
Penulis: AFP
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Semangat Awal Tahun 2025 by IDN Times: Bersama Menuju Indonesia yang Lebih Kuat dan Berdaya Saing
- 2 Harus Kerja Keras untuk Mewujudkan, Revisi Paket UU Politik Tantangan 100 Hari Prabowo
- 3 Pemerintah Dorong Swasta untuk Bangun Pembangkit Listrik
- 4 Sah Ini Penegasannya, Proyek Strategis Nasional di PIK 2 Hanya Terkait Pengembangan Ekowisata Tropical Coastland
- 5 Ayo Perkuat EBT, Presiden Prabowo Yakin RI Tak Lagi Impor BBM pada 2030
Berita Terkini
- Pertamina JBT Jamin Pasokan BBM Aman di Tengah Bencana Alam di Jawa Tengah
- Januari 2025, Dinkes Pekanbaru Catat 32 Kasus DBD
- Banjir Merendam Dua Sekolah di Klaten
- Glitter Debutkan EP "We Are Glitter" Siap Jadi Hits Anak Masa Kini
- Program Palu Mandiri Tangguh Pangan Harus Dilaksanakan secara Konsisten