Politik Malaysia I Raja Tolak Pembatalan Aturan yang Diterapkan Saat Keadaan Darurat
PM Muhyiddin Didesak Mundur
Foto : AFP/Malaysia’s Department of Information/Nazri RAP
Didesak Mundur l PM Malaysia, Muhyiddin Yassin, saat berpidato dalam sidang parlemen di Kuala Lumpur pada Senin (26/7) lalu. Sidang ini menuai kekisruhan politik setelah menteri hukum Malaysia membatalkan beberapa peraturan yang diterapkan selama keadaan darurat dan kekisruhan ini menyebabkan PM Muhyiddin didesak untuk mundur.
Tanggapan dari istana kerajaan menimbulkan reaksi dari oposisi dengan menyatakan PM Muhyiddin telah berkhianat dan memintanya untuk segera mundur.
"Pemerintah PM Muhyiddin telah melanggar konstitusi, menghina institusi monarki konstitusional dan membingungkan parlemen," ucap pemimpin oposisi Anwar Ibrahim.
Baca Juga :
Malaysia Lantik Raja Baru
Sementara itu pihak kantor PM Malaysia telah mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan diskusi antara pemerintah dan raja mengenai pemberlakukan keadaan darurat itu dan bersikeras tidak perlu ada pemungutan suara di parlemen terkait peraturan tersebut.
"Pemerintah berpandangan bahwa semua tindakan yang diambil ini sesuai dengan tata tertib dan dengan ketentuan hukum dan konstitusi federal," demikian pernyataan kantor PM Malaysia. AFP/I-1
Redaktur : Ilham Sudrajat
Penulis : AFP
Komentar
()Muat lainnya