PM Muhyiddin Didesak Mundur

Saat parlemen bersidang pada Senin (26/7) lalu, menteri hukum mengatakan kepada legislatif bahwa keadaan darurat akan berakhir pada 1 Agustus dan beberapa peraturan yang diterapkan selama keadaan darurat, dibatalkan.

Menanggapi pembatalan itu, pihak istana kerajaan pada Kamis menegaskan bahwa Raja Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin tidak akan memberikan persetujuan atas pengumuman pembatalan peraturan itu dan raja menyatakan amat kecewa.

"Pengumuman pembatalan peraturan itu tidak akurat dan membingungkan parlemen," demikian pernyataan dari istana kerajaan. "Pembatalan itu tidak hanya gagal untuk menghormati prinsip-prinsip kedaulatan hukum, tetapi juga merusak fungsi dan kekuasaan Yang Mulia Raja sebagai kepala negara," imbuh mereka.

Tudingan Pengkhianatan
Halaman Selanjutnya....