PM Lee: Ketua Asean Harus Berhubungan dengan Semua pihak

SINGAPURA - Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, telah mendesak agar ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean) harus melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan krisis di Myanmar. Hal itu disampaikan PM Lee usai menerima panggilan video dari mitranya dari Kamboja, Hun Sen, pada Jumat (14/1).

Kamboja adalah ketua bergilir Asean saat ini dan Hun Sen baru saja kembali dari perjalanan ke Myanmar di mana dia mengadakan pembicaraan dengan pemimpin junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

PM Lee, yang juga menegaskan kembali dukungan Singapura terhadap Kamboja untuk kepemimpinan Asean dan berterima kasih kepada PM Hun Sen atas pengarahan pada perjalanan baru-baru ini namun ia mencatat bahwa belum ada kemajuan yang signifikan di Myanmar dalam pelaksanaan peta jalan Asean yang diadopsi pada April.

"Sampai ada kemajuan yang signifikan, Asean harus tetap berpegang pada keputusan para pemimpinnya pada Oktober tahun lalu untuk hanya mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar ke pertemuannya," kata PM Lee.

"Setiap diskusi untuk merevisi keputusan pemimpin Asean harus didasarkan pada fakta baru," imbuh PM Lee seperti dikutip dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Singapurayang dirilis Sabtu (15/1).

Dalam kunjungannya ke Myanmar, PM Hun Sen tidak meminta untuk bertemu pemimpin demokrasi yang digulingkan, Aung San Suu Kyi. Setelah pertemuannya dengan Jenderal Min Aung Hlaing, Kementerian Luar Negeri Kamboja mengeluarkan siaran pers bersama yang menyatakan bahwa junta akan memperpanjang tanggal berakhirnya gencatan senjata yang diumumkan sebelumnya dengan organisasi bersenjata etnis dari bulan depan hingga akhir tahun ini.

Pernyataan itu tidak menyebutkan gencatan senjata dengan banyak pasukan pertahanan rakyat yang melancarkan pemberontakan melawan militer.

"PM Lee mencatat bahwa hanya beberapa hari setelah kunjungan PM Hun Sen, ada serangan lebih lanjut oleh militer junta terhadap lawan politiknya dan hukuman penjara tambahan dijatuhkan pada Suu Kyi," demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Singapura, seraya menegaskan bahwa PM Lee tidak yakin peran apa yang dapat dimainkan Asean atau Utusan Khusus Ketua Asean untuk Myanmar dalam mengkoordinasikan gencatan senjata karena mereka tidak memiliki akses ke semua pihak.

Peningkatan Oposisi

Sejak merebut kekuasaan pada 1 Februari tahun lalu, militer Myanmar harus menghadapi peningkatan oposisi, yang telah berubah menjadi perlawanan bersenjata di berbagai bagian negara itu.

Peta jalan Asean untuk Myanmar yang dikenal sebagai Konsensus Lima Poin, menyerukan penghentian segera kekerasan, pemberian bantuan kemanusiaan, dialog konstruktif di antara semua pihak terkait yang akan dibantu oleh utusan khusus Asean.

Tapi junta hingga saat ini belum satu pun melaksanakan poin-poin kunci dari peta jalan tersebut. Junta sebelumnya berjanji untuk mengadakan pemilihan baru pada Agustus tahun depan, tetapi juga memenjarakan ribuan pengkritik dan lawan politiknya, termasuk penasihat negara, Suu Kyi, yang partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, memenangkan pemilu dengan telak pada 2020, kurang dari tiga bulan sebelumnya kudeta. ST/I-1