PM Kamboja Tak Diizinkan Temui Pemimpin Demokrasi

Kunjungan Hun Sen ini dilakukan hanya dua bulan setelah Asean melarang junta di Myanmar menghadiri di pertemuan puncak pada 2021 setelah militer Myanmar mengingkari janji untuk memberikan akses ke semua pihak dalam kebuntuan politik saat ini.

Banyak warga Myanmar yang prodemokrasi berang karena Hun Sen mengunjungi junta dan menurut mereka langkah itu telah memberikan legitimasi pada kepala militer Myanmar yang pasukannya diyakini melakukan kekejaman yang meluas sejak kudeta tahun lalu.

Potensi Perang Sipil

Sementara itu Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn saat berbicara di lembaga ISEAS, Institut Yusof Ishak Singapura, Senin (3/1), menyatakan bahwa Myanmar punya semua potensi yang bisa menyulut perang sipil. "Krisis politik dan keamanan amat akut dan sudah mengarah ke krisis ekonomi, kesehatan dan kemanusiaan," kata Menlu Prak. "Saya rasa semua potensi untuk memicuperang sipil kini ada di depan mata," imbuh dia.

Menurut Prak, kini ada dua pemerintahan di Myanmar. Mereka yang berasal dari pasukan bersenjata, dan mereka yang melakukan gerakan pembangkangan sipil. "Selain itu juga ada perang gerilya di seluruh negeri," pungkas Menlu Kamboja itu.AFP/RFA/I-1