PM Johnson Ancam Laksanakan Pemilu Dini

LONDON - Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson, mengeluarkan ultimatum akan menyelenggarakan pemilu dini jika parlemen menghalangi keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada 31 Oktober tanpa kesepakatan atau no deal.

Ultimatum ini diungkapkanya di depan kediaman resminya, 10 Downing Street, Senin (2/9), waktu setempat. Ultimatum itu ditujukan Johnson kepada anggota parlemen dari partainya sendiri, Partai Konservatif, yang berencana melawan instruksi partai.

Saat ini, sekitar 21 kader Partai Konservatif, termasuk politisi senior seperti mantan Menteri Keuangan Philip Hammond dan mantan Menteri Kehakiman David Gauke, sedang mendiskusikan dan berencana mengusulkan rancangan undang-undang dengan Partai Buruh serta partai oposisi lain untuk mencegah no deal.

Rancangan undang-undang itu rencananya akan diajukan ke parlemen, pada Selasa (3/9) waktu setempat. Apabila RUU itu berhasil diloloskan maka itu akan memaksa PM Johnson untuk kembali menunda deadline Brexit menjadi 31 Januari 2020.

Philip Hammond dan David Gauke, beserta politisi Partai Konservatif khawatir jika Brexit terjadi tanpa kesepakatan, bakal berpotensi memicu huru-hara politik, ekonomi, dan sosial di Inggris.

Johnson menegaskan Brexit akan terjadi pada 31 Oktober dengan atau tanpa kesepakatan. Dia mengecam rencana Hammond dan rekan-rekannya yang menurutnya akan menghancurkan posisi tawar Inggris dalam bernegosiasi dengan Uni Eropa untuk mencapai kesepakatan baru.

Kantor Perdana Menteri mengisyaratkan jika legislasi yang diajukan Hammond lolos, pemerintahan Boris akan menganggapnya sebagai mosi tidak percaya yang akan disikapi dengan kembali meminta mandat rakyat melalui pemilu dini.

Johnson juga memberi sinyal Partai Konservatif akan mengambil tindakan keras berupa sanksi tidak dapat lagi mencalonkan diri melalui partainya di pemilu dini untuk anggota yang membelot, termasuk Hammond dan Gauke.ang/AFP/P-4