PLN Harus Agresif Pacu Transisi Energi

JAKARTA - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Darmawan Prasodjo, harus merespons komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat transisi energi. Langkah sigap perlu diambil mengingat porsi energi baru dan terbarukan (EBT) masih rendah. Target 23 persen pada 2025 sulit tercapai apabila tak ada langkah agresif.

"PR (pekerjaan rumah) Dirut PLN baru merespons komitmen Jokowi untuk menerapan transisi energi. Untuk itu, PLN harus mengubah penggunaan batu bara yang masih 57 persen menjadi EBT," tegas Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Fahmi Radi, pada Koran Jakarta, Selasa (7/12).

Selain menekan energi kotor dari sisi pembangkit, perusahaan plat merah itu juga harus mendukung penerapan energi hijau di sektor lainnya. "PLN juga harus mendukung implementasi Mobil Listrik dan kompor listrik yang diminta Jokowi," ujar Fahmi.

Fahmi berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMNm menetapkan indikator kinerja terukur untuk menunjuk dan mengganti Dirut BUMN, termasuk PLN.

"Mestinya harus ada indikator kinerja yang jelas dan terukur dalam penetapan direksi. Namun, sejak zaman Orde Baru hingga sekarang, pemerintah enggan menerapkannya. Barangkali disebabkan paradigma BUMN sebagai sapi perah belum berubah," ujar mantan anggota Tim Anti Mafia Migas itu.
Halaman Selanjutnya....