PLN Harus Agresif Pacu Transisi Energi

JAKARTA - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Darmawan Prasodjo, harus merespons komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat transisi energi. Langkah sigap perlu diambil mengingat porsi energi baru dan terbarukan (EBT) masih rendah. Target 23 persen pada 2025 sulit tercapai apabila tak ada langkah agresif.

"PR (pekerjaan rumah) Dirut PLN baru merespons komitmen Jokowi untuk menerapan transisi energi. Untuk itu, PLN harus mengubah penggunaan batu bara yang masih 57 persen menjadi EBT," tegas Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Fahmi Radi, pada Koran Jakarta, Selasa (7/12).

Selain menekan energi kotor dari sisi pembangkit, perusahaan plat merah itu juga harus mendukung penerapan energi hijau di sektor lainnya. "PLN juga harus mendukung implementasi Mobil Listrik dan kompor listrik yang diminta Jokowi," ujar Fahmi.

Fahmi berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMNm menetapkan indikator kinerja terukur untuk menunjuk dan mengganti Dirut BUMN, termasuk PLN.

"Mestinya harus ada indikator kinerja yang jelas dan terukur dalam penetapan direksi. Namun, sejak zaman Orde Baru hingga sekarang, pemerintah enggan menerapkannya. Barangkali disebabkan paradigma BUMN sebagai sapi perah belum berubah," ujar mantan anggota Tim Anti Mafia Migas itu.

Fahmi berpandangan, sebenarnya kinerja Zulkifli Zaini (Dirut sebelumnya) cukup baik. Indikatornya, meskipun pandemi Covid-19, penjualan setrum tetap meningkat sehingga PLN tidak merugi. Komitmen Zaini untuk mengubah pembangkit listrik dengan EBT cukup tinggi.

"PLN sudah membuat rencana untuk memensiunkan pembangkit energi fosil. Zaini juga mengampanyekan sejuta kompor listrik. Mestinya belum waktunya diganti berdasarkan indikator capaian itu," katanya.

Secara terpisah, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan akan melanjutkan transformasi di segala lini demi meningkatkan layanan kepada pelanggan sehingga dapat mendongkrak perekonomian nasional. Hal ini menjadi salah satu amanat pemerintah kepada Darmawan saat dilantik sebagai nakhoda PLN.

"Kami sudah mendapat perintah langsung dari Pak Menteri BUMN (Erick Thohir) untuk melanjutkan transformasi PLN," kata Darmawan.

Menurut Darmawan, PLN akan memperkokoh fondasi yang sudah diletakkan oleh Dirut PLN sebelumnya Zulkifli Zaini yaitu transformasi korporasi di segala lini.

"Kami sepenuh hati akan menjalankan arahan Bapak Presiden, kebijakan strategis yg diberikan oleh Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan, dengan meneruskan program yang telah dijalankan oleh BoD PLN di bawah kepemimpinan Pak Zulkifili Zaini," kata Darmawan.

Sejak April 2020, PLN menjalankan program Transformasi sebagai langkah penting perusahaan, melalui empat pilar, yakni Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused. Restrukturisasi korporasi juga akan terus dijalankan agar perusahaan semakin lincah dalam menghadapi tantangan.

Tidak Bebani APBN

Dalam transisi energi ini, tantangan sektor ketenagalistrikan akan menjadi semakin kompleks dan dituntut melakukannya tanpa membebani APBN dan masyarakat. Sehingga target net zero emission pada 2060 seperti yang dicanangkan pemerintah mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara.

Untuk menunjang target tersebut, pemerintah mengesahkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2021-2030 yang memperioritaskan penggunaan pembangkit berbasis EBT sebesar 51 persen.