Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Tata Pedestrian l Pemprov Dinilai Membiarkan Penyalahgunaan Trotoar

PKL Melawai Langgar Perda

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Kehadiran trotoar di Jakarta diperuntukkan bagi pejalan kaki, namun atas nama dekresi, kini trotoar yang dibangun untuk melindungi pejalan kaki, kini jadi tempat pedagang PKL.

JAKARTA - Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di trotoar Jalan Sunan Ampel, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ditengarai bakal mengganggu hunian terpadu (transit oriented development /TOD) Mass Rapid Transit (MRT). Pasalnya, TOD MRT ini sangat membutuhkan akses luas bagi pejalan kaki.

"Kawasan Melawai berada di areal Blok M yang merupakan pusat kegiatan yang sangat besar. Sebentar lagi, Stasiun MRT Kebayoran akan menjadi TOD yang membutuhkan kemudahan akses terutama bagi pejalan kaki," ujar Anggota DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, di Jakarta, Kamis (1/3).

Dia menyayangkan, kawasan potensial untuk TOD ini malah harus dihadapkan pada persoalan yang di "ciptakan" sendiri. Apalagi, persoalan harian ini tidak sesuai dengan skala TOD untuk moda angkutan sebesar MRT. "Salah satu kendala dalam beroperasinya pedagang kaki lima di mana pun adalah masalah pengawasan dan pengendaliannya dalam operasional sehari hari," katanya.

Menurutnya, kawasan Blok M sangat berpotensi untuk didorong menjadi kawasan percontohan TOD yang sesungguhnya di Jakarta. Bahkan, pengembangannya sendiri dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta yang bakal segera mengoperasikan MRT dalam waktu dekat.

"Contoh sekarang, trotoar Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat. PKL makin menjamur bahkan terkesan dibiarkan memakai trotoar dan sangat merugikan pejalan kaki. Parkir juga sembarangan, macet kalau tengah malam week end. Apa seperti ini mau dibiarkan, apa ini ada diskresinya," ungkap Wahyu .

Di Tokyo, ungkapnya, kebutuhan warga pada kawasan TOD dilayani dengan adanya convenience store (toko kelontong dan makan minuman kecil di setiap blok). Tapi, pemerintah setempat juga memfasilitasi pedagang kaki lima melalui koperasi dan diatur dalam kawasan tertentu.

"Pedagang kaki lima disana (Tokyo) juga ada, tapi diatur pada satu kawasan/koridor tertentu yang tidak bersinggungan langsung dengan pertokoan/perkantoran resmi yang lain. Juga tidak mengganggu akses pejalan kaki yan diperkirakan akan meningkat secara signifikan setelah beroperasinya MRT," ungkapnya.

Lapangan Kerja

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S Uno, mengatakan ada 75 pedagang kaki lima di jalan Sunan Ampel yang berjualan di trotoar. Nantinya, mereka akan didaftarkan menjadi anggota One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK OCE), di Kecamatan Kebayoran Baru. Menurutnya, para PKL ini sangat dibutuhkan masyarakat setempat termasuk karyawan yang bekerja di gedung-gedung perkantoran sekitarnya.

"Karyawan PLN yang kemarin secara volunter datang ke saya, bilang bahwa kami butuh untuk makan pagi di sini, untuk makan siang. Jadi, masyarakat sekitar mendukung. Nah, pemerintah harus mencari balancing bagaimana bisa mengelola teman-teman tersebut," katanya.
Sandi pun mengaku telah bertanya kepada pejalan kaki terkait keberadaan PKL di trotoar itu.

Menurut mereka, lanjut Sandi, keberadaan PKL sangat dibutuhkannya. Terlebih, jalan tersebut bukan jalan arteri yang sering digunakan warga dengan mobilitas tinggi.

"Memang, tugas Satpol menegakkan perda dan ada diskresi yang harus kita buat karena ada 150 lapangan kerja yang kita selamatkan," tandasnya.

pin/P-5


Redaktur : M Husen Hamidy
Penulis : Peri Irawan

Komentar

Komentar
()

Top