PII Dorong Pemda Bangun Infrastruktur Penerangan Jalan dengan Skema KPBU

JAKARTA - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) membangun infrastruktur penerangan jalan dengan skema KPBU.

Untuk itu, PII bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan United States Agency for International Development (USAID) yang dalam hal ini diwakili Sustainable Energy for Indonesia's Advancing Resilience (SINAR) bersinergi melakukan kegiatan Sharing Session : Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilaksanakan di Malang, Jawa Timur.

Kegiatan yang terdiri dari dua sesi panel diskusi tersebut membahas mengenai Peran KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Daerah dan Penerapan Skema KPBU pada Proyek APJ. Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut berasal dari beberapa institusi yaitu Kementerian Keuangan RI, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, PT PII, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dan Technical Expert dari SINAR.

"Hal ini merupakan upaya dalam mendukung keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur daerah dan mendorong ketertarikan pemerintah daerah untuk menggunakan skema KPBU dan berbagai fiscal tools Kementerian lainnya seperti Penjaminan dan Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi/Project Development Facility (PDF) dan membantu merealisasikan penyediaan infrastruktur APJ di daerahnya," kata Direktur Bisnis PT PII, Andre Permana dalam keterangan tertulis, Senin (7/11).

Dia menambahkan Kehadiran KPBU sebagai alternatif pendanaan diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu, serta mampu menjadi alternatif sumber pendanaan selain APBD dalam upaya penyediaan infrastruktur.

"Kegiatan ini kami harapkan dapat memberikan pemahaman kepada peserta mengenai konsep dasar dan mekanisme umum skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur daerah dan potensi skema KPBU sebagai solusi untuk membantu pemerintah daerah dalam mendorong penyediaan infrastruktur di daerah," kata Andre.

Sementara itu, Deputi Direktur Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia, Mark Newton menyampaikan USAID, melalui SINAR, mendukung upaya pemerintah Indonesia memenuhi target di bidang energi terbarukan dan efisiensi energi seraya mendorong pembangunan rendah karbon.

"USAID SINAR mendukung komitmen dan kemampuan pemerintah daerah Indonesia dalam merangkul sektor swasta untuk berperan mengatasi krisis iklim," tutupnya.