Pihak Barat Wanti-wanti Tiongkok agar Tidak Kirim Senjata ke Russia

BERLIN - Kebenaran informasi rencana Tiongkok mengirim senjata ke Russia terus diselidiki oleh pihak Barat, seperti Jerman, Amerika Serikat, dan sekutunya. Mereka pun berharap Tiongkok membatalkan rencana pengiriman senjata itu ke Russia.

Kanselir Jerman, Olaf Scholz, dan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menegaskan bahwa belum ada bukti soal Tiongkok berencana mengirim senjata mematikan ke Russia untuk membantu perang Russia di Ukraina.

"Kami semua setuju bahwa tidak boleh ada pengiriman senjata dan pemerintah Tiongkok juga telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengirimkan apa pun," kata Scholz.

"Itulah yang kami tuntut dan itulah yang kami amati," ujarnya, dalam konferensi pers dengan von der Leyen di Kota Meseberg, Jerman Timur, Minggu (5/3) atau Senin (6/3) WIB.

Pernyataan Scholz didukung oleh von der Leyen yang mengatakan bahwa meskipun sejauh ini belum ada bukti tentang pengiriman senjata dari Tiongkok, isu ini tetap harus diawasi.

Pada Februari, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, mengatakan Tiongkok sedang mempertimbangkan untuk menyediakan senjata ke Russia.

Dia memperingatkan Beijing bahwa setiap pasokan senjata akan menyebabkan masalah serius.

Ketika menanggapi tudingan tersebut, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mendesak AS untuk berhenti membelokkan kesalahan dan menyebarkan disinformasi.

"Kami mendesak pihak AS untuk secara serius merenungkan peran yang telah dimainkannya, melakukan sesuatu untuk benar-benar membantu meredakan situasi, dan mendorong pembicaraan perdamaian," kata Juru Bicara Kemlu Tiongkok, Wang Wenbin, sebagaimana dikutip Antara.

"AS, bukan Tiongkok, yang telah menyuplai senjata ke medan perang. AS tidak dalam posisi untuk memberi tahu Tiongkok apa yang harus dilakukan," ujar Wang.

"Kami tidak akan pernah mendukung tudingan atau bahkan paksaan dan tekanan dari AS terhadap hubungan kami dengan Russia," tutur dia.

Sementara itu dalam proposal perdamaian berisi 12 poin, Tiongkok menyerukan penghentian permusuhan, melanjutkan pembicaraan damai, dan penghentian sanksi Barat terhadap Russia.

Kejahatan Agresi Russia

Di bagian lain, Uni Eropa, pada Sabtu (4/3) waktu setempat, mengumumkan kesepakatan mengenai pembentukan pusat untuk penuntutan "kejahatan agresi Russia terhadap Ukraina".

"Invasi Russia telah mengakibatkan penderitaan yang tak terucapkan kepada Ukraina... (Russia) harus dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mengerikan ini," kata Presiden Uni Eropa, Ursula von der Leyen, dalam sebuah pernyataan, mengacu kepada perang Russia di Ukraina yang dilancarkan sejak 24 Februari tahun lalu