Petani Tak Boleh Kekurangan Pupuk

JAKARTA – Pemerintah akan terus menyediakan pupuk di awal tahun ini. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan bahwa ketersediaan stok pupuk awal tahun sangat penting untuk menjaga produktivitas.

“Koordinasi yang kuat antarpihak perlu terus dilakukan untuk mendukung kebutuhan petani dan menghadapi tantangan kondisi lahan,” ucapnya saat bertemu dengan Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (PI) Tri Wahyudi, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Minggu.

Pada pertemuan strategis ini, beberapa isu yang dibahas mencakup kontribusi PI dalam mendukung ketahanan pangan nasional, transisi energi, dan transformasi digital.

Sebagai holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lanjutnya, PI berperan vital dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Melalui inovasi, digitalisasi, dan komitmen terhadap ekonomi berkelanjutan, kami berharap PI dapat berkontribusi meningkatkan produktivitas pertanian dengan pendampingan menyeluruh bagi petani, mulai on-farm hingga off-farm, akses permodalan, perlindungan risiko pertanian, dan pemasaran hasil panen,” ungkap Kepala Bappenas.

Saat ini, PI disebut mengelola 10 anak usaha di sektor pupuk dan pestisida, 9 di industri kimia, 8 di sektor pendukung, dan 4 di perdagangan serta logistik.

Dalam mendukung transisi energi, PI dinyatakan juga telah menyusun peta jalan dekarbonisasi yang meliputi efisiensi energi, pembangunan pabrik turunan karbondioksida (CO?), serta pengembangan energi hijau, termasuk green ammonia.

“PI dan Kementerian PPN/Bappenas berharap bisa merumuskan langkah konkret menuju ekonomi berkelanjutan, sejalan visi pembangunan nasional,” ujar Rachmat.

Dengan langkah strategis ini, pihaknya bersama PI berkomitmen terus memperkuat sinergi untuk mendukung ketahanan pangan, transisi energi, maupun transformasi digital, serta bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

“Kita perlu terus menjalin kolaborasi lebih lanjut melalui koordinasi lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan berbagai program BUMN dapat mendukung prioritas nasional,” kata Menteri PPN.