Pertumbuhan Ekonomi Tak Ciptakan Lapangan Kerja

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2017 bertambah 10 ribu orang menjadi 7,04 juta orang, dibandingkan Agustus 2016 yang sebanyak 7,03 juta orang. Penambahan pengangguran itu terutama disebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi dan pertanian.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III- 2017 naik 0,05 persen menjadi 5,06 persen, dibandingkan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya. Meski meningkat, pertumbuhan itu di bawah target pemerintah yang sebesar 5,2 persen. Menanggapi hal itu, peneliti Indef, Ahmad Heri Firdaus, mengatakan data BPS itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak berkualitas.

Seharusnya setiap sekian persen pertumbuhan mampu menciptakan tambahan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran. "Pertumbuhan berkualitas berarti mengurangi pengangguran, ketimpangan dan kemiskinan, itu kualitas. Tapi kalau pertumbuhan tinggi, pengangguran masih banyak, kemiskinan tinggi, berarti nggak ada kualitasnya pertumbuhan ekonomi kita," tukas dia, di Jakarta, Senin (6/11).

Menurut Heri, perlambatan penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi disebabkan jenis proyek yang lebih banyak padat modal dan teknologi dibandingkan padat karya. Selain itu, keterlibatan kontraktor menengah kecil belum dioptimalkan. Sedangkan penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, imbuh dia, juga perlu dicermati hubungannya dengan harga bahan pangan yang beberapa kali mengalami deflasi sepanjang 2017.

"Ini menurunkan insentif petani untuk meningkatkan produksi," ujar Heri. Dia menambahkan salah satu sektor yang bisa menyerap banyak tenaga kerja adalah industri. Untuk itu, perlu kebijakan khusus supaya gejala deindustrialisasi belakangan ini bisa ditangani dengan baik. "Kita kan lagi banyak hajat, ada Asian Game, bangun jalan tol, jembatan, harusnya proyek-proyek itu bisa dikerjakan industri dalam negeri, atau melibatkan swasta," kata dia.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, BPS memaparkan pertumbuhan di kuartal III-2017 sebesar 5,06 persen. Pertumbuhan komponen berdasarkan pengeluaran secara tahunan (y-o-y) adalah konsumsi rumah tangga sebesar 4,93 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB ) 7,11 persen, ekspor 17,27 persen, konsumsi pemerintah 3,46 persen, konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) 6,01 persen, dan impor 15,09 persen.

Konsumsi Melambat

Kepala BPS, Suhariyanto, memastikan daya beli masyarakat miskin atau 40 persen lapisan bawah tengah tertekan. Indikasinya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2017 melambat menjadi 4,93 persen, dari 4,94 persen pada triwulan sebelumnya. Dia menjelaskan struktur perekonomian Indonesia terbagi menjadi 40 persen kelas bawah atau miskin, 40 persen kelas menengah, dan 20 persen kelas atas atau kaya.

Kontribusi kelas bawah terhadap ekonomi nasional sekitar 17 persen, sedangkan kelas menengah 36 persen, dan kelas atas 46 persen. Dengan demikian, perekonomian lebih dipengaruhi oleh kelas menengah dan atas. Menurut Suhariyanto, tertekannya daya beli masyarakat kelas bawah antara lain terlihat dari upah buruh sektor riil yang terus turun, serta nilai tukar petani (NTP) yang naik tipis, namun secara kuartal juga mengalami penurunan.

"Itu merupakan sebuah indikasi bahwa kita perlu memberikan perhatian ekstra kepada 40 persen lapisan ke bawah. Jadi, betul bahwa pertumbuhan ekonomi mencerminkan menengah ke atas karena share yang bawah itu hanya 17 persen," tukas dia.

Ekonom BTN, Winang Budoyo, menilai dengan pertumbuhan sebesar 5,06 pada kuartal III tahun ini maka pemerintah punya beban berat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,2 persen. "Saya sendiri melihatnya, secara total 2017 cuma 5,1 persen karena pertumbuhan di kuartal IV diperkirakan kurang dari 5,2 persen," kata dia.

ahm/YK/SB/WP