Pertemuan Bali Bahas Uang Digital

Mata uang digital lahir dari kecanggihan teknologi yang menjadi keniscayaan transaksi masa depan, tetapi risiko yang melekat dalam pemanfaatan mata uang digital sangat besar.

BADUNG - Mata uang digital akan menjadi salah satu topik bahasan pada pertemuan tahunan Dana Moneter Indonesia (IMF) dan Bank Dunia (WB) di Nusa Dua, Bali pada Oktober mendatang. Isu virtual currency akan menjadi salah satu topik utama selain tema lain sesuai dengan mandat lembaga internasional itu dalam menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, dan stabilitas nilai tukar.

"Pada intinya IMF, untuk digital currency ini, sifatnya masih melihat ada positif-negatifnya," kata Direktur Eksekutif IMF, Juda Agung, ditemui usai mendampingi Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde, meninjau Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Jumat (2/3).

Menurut mantan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat itu, mata uang digital termasuk di dalamnya mata uang kripto, sedang menjadi bahasan hangat di organisasi keuangan internasional tersebut.

Dia mengatakan mata uang digital lahir dari kecanggihan teknologi yang menjadi keniscayaan dari transaksi masa depan. Meski demikian, IMF, kata dia, juga memberikan peringatan terkait risiko yang melekat dalam pemanfaatan mata uang digital.

Selain itu, isu di luar tugas utama IMF, kata dia, juga akan dibahas dalam pertemuan yang akan dihadiri sekitar 15 ribu delegasi dari 189 negara itu di antaranya terkait ketimpangan ekonomi yang saat ini menjadi fenomena global. "Semakin besar ketimpangannya semakin berdampak negatif ke pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Dia juga menjelaskan isu perubahan iklim juga menjadi topik yang akan didiskusikan oleh para delegasi mengingat hal itu berdampak terhadap perekonomian global terutama bagi negara yang terdampak bencana alam atau perubahan iklim.

Isu korupsi juga turut menjadi topik yang tidak ketinggalan dibahas dalam pertemuan itu karena juga mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara.

Sebelumnya, BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan larangan penggunaan cryptocurrency, termasuk bitcoin. Selain terfluktuasi. mata uang itu dikhawatirkan dimanfaatkan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Larangan serupa juga dikeluarkan Korea Selatan (Korsel). Pemerintah Korsel melalui Kementerian Kehakimannya sedangkan menyiapkan regulasi untuk mengatur pelarangan perdagangan mata uang digital atau yang dikenal dengan cryptocurrency. Pertimbangan melarang perdagangan tersebut belum disampaikan secara gamblang, namun diduga karena perdagangan cryptocurrency sebagai salah satu modus penghindaran perpajakan.

Keuntungan Ekonomi

Pada kesempatan sama, BI memproyeksikan keuntungan ekonomi yang didapatkan menjelang pelaksanaan Sidang Tahunan IMF dan WB di Bali senilai 5,7 triliun rupiah.

"Dari sisi variabel pertumbuhan seperti konsumsi, investasi dan ekternalnya semua akan bergerak dan dari sisi lapangan usaha sebagian besar bergerak lebih bagus," kata Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Causa Iman Karana di BNDCC.

Menurut Causa, pihaknya telah menghitung dampak ekonomi yang akan ditimbulkan baik menjelang dan selama pelaksanaan perhelatan akbar itu pada 8-14 Oktober 2018.

Ant/E-10