Pertama di Indonesia, Menteri PPN/ Bappenas Luncurkan Pembiayaan Daerah Non-Konvensional dan Non-APBN

Dengan begitu menurutnya penting juga kabupaten/kota di Indonesia memikirkan sumber pembiayaan serupa terutama demi meningkatkan pelayanan dasar dan pelayanan publik bagi masyarakat.

"Bali-Kerthi Development Fund sendiri nanti akan menghimpun dana tidak mengandalkan pembiayaan konvensional atau APBN, terutama memang dana seperti filantropis dan MCC," kata Suharso.

Adapun peranan BDF sebagai special purpose vehicle untuk menyalurkan dan mengelola pembiayaan pembangunan yang berasal dari non-pemerintah dan digunakan untuk pembangunan terkait Ekonomi Kerthi Bali.

Selain itu sebagai wadah penghasil pembiayaan inovatif, dan sebagai financial hub yang melakukan analisis kebutuhan investasi dan dampak ekonomi investasi untuk meningkatkan investasi yang sejalan dengan arah pembangunan Bali sendiri.

Untuk kelembagaannya sendiri, Jamkrida Bali Mandara selaku perusahaan daerah ditunjuk sebagai induknya, di mana modal awal diperoleh dari hasil mengakuisisi perusahaan Sarana Bali Ventura.
Halaman Selanjutnya....