Pertama di Indonesia, Menteri PPN/ Bappenas Luncurkan Pembiayaan Daerah Non-Konvensional dan Non-APBN

DENPASAR - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa meluncurkan Bali-Kerthi Development Fund (BDF) dan Project Management Office (PMO) dalam rangka percepatan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, di mana lembaga penggali sumber pembiayaan alternatif ini merupakan yang pertama di Indonesia.

"Jadi hari ini Indonesia untuk pertama kali daerah membentuk lembaga ini yaitu Bali. Di tingkat nasional kita nanti akan membuat juga blending finance fund untuk tingkat nasional," kata dia di Denpasar, Sabtu (19/8).

Kementerian PPN/ Bappenas juga mendorong daerah lain membentuk lembaga serupa, di mana nantinya lembaga tersebut akan menampung sumber-sumber pembiayaan non-konvensional atau di luar anggaran negara.

"Sumber-sumber pembiayaan itu kan banyak, misalnya dana hibah, zakat, sumbangan, kontribusi, bisa juga yang sifatnya itu bantuan dalam pengertian dia dimandatkan untuk melakukan suatu kegiatan," ujar Suharso.

Sistem pembiayaan non-konvensional sendiri kata dia saat ini sedang tren di dunia, di mana umumnya diawali dari tingkat terendah di kabupaten/kota dan provinsi.

Dengan begitu menurutnya penting juga kabupaten/kota di Indonesia memikirkan sumber pembiayaan serupa terutama demi meningkatkan pelayanan dasar dan pelayanan publik bagi masyarakat.

"Bali-Kerthi Development Fund sendiri nanti akan menghimpun dana tidak mengandalkan pembiayaan konvensional atau APBN, terutama memang dana seperti filantropis dan MCC," kata Suharso.

Adapun peranan BDF sebagai special purpose vehicle untuk menyalurkan dan mengelola pembiayaan pembangunan yang berasal dari non-pemerintah dan digunakan untuk pembangunan terkait Ekonomi Kerthi Bali.

Selain itu sebagai wadah penghasil pembiayaan inovatif, dan sebagai financial hub yang melakukan analisis kebutuhan investasi dan dampak ekonomi investasi untuk meningkatkan investasi yang sejalan dengan arah pembangunan Bali sendiri.

Untuk kelembagaannya sendiri, Jamkrida Bali Mandara selaku perusahaan daerah ditunjuk sebagai induknya, di mana modal awal diperoleh dari hasil mengakuisisi perusahaan Sarana Bali Ventura.

"Untuk pembentukan Project Management Office-nya gambarannya ada, tujuannya mempercepat implementasi, memasukkan rekomendasi, dan pemantauan kegiatan atau monitoring policy, dasar hukumnya dari kami sudah ada," tutur Suharso Monoarfa.