Pertahankan Kebijakan Desentralisasi

JAKARTA - Indonesia dinilai perlu mempertahankan kebijakan desentralisasi dan menolak seluruh upaya resentralisasi. Sebab, kebijakan desentralisasi mampu berdampak terhadap perbaikan kesejahteraan secara signifikan.

"Kami mempunyai saran implikasi kebijakan terkait desentralisasi fiskal, ketimpangan dan kemiskinan. Pertama, Indonesia harus mempertahankan kebijakan desentralisasi dan menolak upaya resentralisasi," kata Senior Economist Asian Development Bank, Priasto Aji, dalam webinar, Rabu (10/8).

Pemerintah, lanjutnya, perlu membantu daerah-daerah dengan pendapatan per kapita rendah, daerah dengan ketimpangan yang tinggi dan tingkat kemiskinan untuk meningkatkan kontribusi terhadap ekonomi pusat, termasuk membantu sumber daya alam manusia, keuangan, sosial, dan kelembagaan di daerah.

Priasto Aji menuturkan bahwa efek desentralisasi terhadap ketimpangan regional masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, desentralisasi dianggap melemahkan peran pemerataan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun di sisi lain, desentralisasi mampu meningkatkan tingkat efisiensi alokasi sumber daya dan memungkinkan pemaksimalan utilitas oleh public agents.

Menurut kajian ADB, Indonesia selama beberapa tahun terakhir mencapai kemajuan yang signifikan dalam kesejahteraan, namun ketimpangan nasional juga meningkat. "Pertumbuhan ekonomi stabil, pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan tetapi ketimpangan nasional juga meningkat," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....