Pertahankan Kebijakan Desentralisasi

JAKARTA - Indonesia dinilai perlu mempertahankan kebijakan desentralisasi dan menolak seluruh upaya resentralisasi. Sebab, kebijakan desentralisasi mampu berdampak terhadap perbaikan kesejahteraan secara signifikan.

"Kami mempunyai saran implikasi kebijakan terkait desentralisasi fiskal, ketimpangan dan kemiskinan. Pertama, Indonesia harus mempertahankan kebijakan desentralisasi dan menolak upaya resentralisasi," kata Senior Economist Asian Development Bank, Priasto Aji, dalam webinar, Rabu (10/8).

Pemerintah, lanjutnya, perlu membantu daerah-daerah dengan pendapatan per kapita rendah, daerah dengan ketimpangan yang tinggi dan tingkat kemiskinan untuk meningkatkan kontribusi terhadap ekonomi pusat, termasuk membantu sumber daya alam manusia, keuangan, sosial, dan kelembagaan di daerah.

Priasto Aji menuturkan bahwa efek desentralisasi terhadap ketimpangan regional masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, desentralisasi dianggap melemahkan peran pemerataan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun di sisi lain, desentralisasi mampu meningkatkan tingkat efisiensi alokasi sumber daya dan memungkinkan pemaksimalan utilitas oleh public agents.

Menurut kajian ADB, Indonesia selama beberapa tahun terakhir mencapai kemajuan yang signifikan dalam kesejahteraan, namun ketimpangan nasional juga meningkat. "Pertumbuhan ekonomi stabil, pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan tetapi ketimpangan nasional juga meningkat," ujarnya.

Kajian ADB pada 2021 juga mengkaji soal ketimpangan antar daerah selama era desentralisasi dengan menggunakan data pada 2002-2019. Hasilnya, sebagian besar pemerintah daerah mengalami pertumbuhan pendapatan dan ketimpangan yang positif.

Pendapatan per kapita meningkat pada sebagian besar kabupaten dan semakin tinggi pada kabupaten dengan ketimpangan yang lebih rendah. Kemiskinan menurun pada sebagian besar kabupaten, serta ketimpangan meningkatkan di sebagian besar kabupaten.

Selain itu, ADB juga menilai ketimpangan regional dalam pendapatan per kapita, ketimpangan dan kemiskinan selama era desentralisasi Indonesia telah menurun. ADB menyimpulkan kesenjangan tidak akan sepenuhnya dapat dihilangkan karena perbedaan faktor kontribusi.

Demikian pula yang terjadi baik antar kota dan kabupaten maupun antar pemerintah daerah di Pulau Jawa dan antar daerah di luar Pulau Jawa.

ADB pun menyarankan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita dengan fokus dua wilayah dengan pendapatan per kapita terendah.

Perkuat DAU

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus memperkuat Dana Alokasi Umum (DAU) untuk menghadapi tantangan desentralisasi fiskal dari sisi penyerapan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). "DAU sebagai instrumen pemerataan kemampuan keuangan daerah harus diperkuat," kata Staf Khusus bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Daerah Kemenkeu Candra Fajri Ananda, dalam webinar, di Jakarta, Rabu.

Candra menuturkan TKDD menghadapi sejumlah tantangan yang harus segera diatasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di seluruh Indonesia.

Kemenkeu mencatat peningkatan TKDD selama 2011-2019 mencapai rata-rata 10,1 persen. Porsi TKDD untuk pencapaian belanja negara sebanyak 34 persen dan rata-rata rasio terhadap PDB sebesar 5,4 persen.

"Arah distribusi TKDD lebih merata di seluruh Indonesia dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi untuk 2011-2019 di Bali Nusra (11,9 persen), Maluku-Papua (11,5 persen) dan Sulawesi (11,2 persen), meskipun sebagian besar didistribusikan di Jawa (31,4 persen) dan Sumatera (28,5 persen)," paparnya.