Perppu Ormas Sangat Diperlukan

Rutin Kampanye

Tajuddin menerangkan, HTI dan beberapa organisasi lain yang rutin kampanye pembubaran negara, penggantian Pancasila dan UUD 1945 ke masyarakat luas, bukanlah sebuah tindak akademis yang bisa diadili hanya sebagai pertukaran gagasan yang sah dalam negara demokrasi. Harus diingat, meski mereka belum membentuk angkatan bersenjata, namun tindakan merekrut massa, kampanye terbuka, adalah tindakan-tindakan politik.

"Coba lihat bagaimana kampanye mereka memecah belah TNI dengan pemerintah, negara Islam, dan perhatikan dokumen resmi mereka terkait khilafah, jelas mereka mesti hidup di luar Indonesia," jelas Tajuddin. Tajuddin mengingatkan gerakan seperti HTI juga ada di sekte Nasrani yang disinyalir oleh banyak peneliti rutin melakukan pemurtadan di desa- desa terpencil. Menurutnya, janji surga sekte-sekte tersebut sangat berbahaya karena menawarkan agama lain dengan iming-iming materi pada umat yang sudah menganut agama.

Sementara pakar pendidikan, Wuryadi, yang menjadi pembicara dengan tema "Sila Kemanusiaan" mengatakan bahwa sebagaimana yang diungkapkan oleh fakta-fakta telanjang, seperti Ketua HTI yang terus mengatakan dia antikebangsaan dan antidemokrasi karena tidak sesuai khilafah, maka cukup jelas bahwa mereka bukan bagian dari bangsa dan negara Indonesia. "Kalau cuma gagasan, ya debat di kampus, research, bukan kampanye ke masyarakat awam. Ini berbahaya.
Halaman Selanjutnya....