Perpindahan Ibu Kota

Peran sejarah sebagai kota perjuangan dan tempat dilaksanakannya Deklarasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, menjadikan pilihan utama negara yang baru lahir kala itu untuk menjadikan kota yang dulu bernama Batavia, untuk menjadi ibu kota. Apalagi sebelumnya, Jakarta yang juga pernah bernama Jayakarta, adalah pusat perdagangan dan binis. Karena itu penetapan sebagai Ibu Kota Indonesia yang baru merdeka, cukup realistis.

Seiring perjalanan waktu, masih dalam tahun 1960 -an, ketika pemerintahan Presiden Soekarno, ternyata dukungan Jakarta sebagai ibu kota dirasakan kurang maksimal dan mulailah wacana perpindahan ibu kota. Presiden pertama itu bahkan sudah dengan tegas dan jelas menyebut Kota Palangka Raya sebagai calon ibu kota baru. Rancangan untuk menjadikan Palangka Raya sebagai ibu kota juga mulai digagas. Wacana perpindahan Ibu Kota hanya tinggal wacana, timbul tenggelam. Sementara Jakarta berkembang makin pesat, arus urbanisasi yang mengharap rejeki di ibu kota ini pun semakin tak terbendung.

Sekarang kita bisa merasakan betapa Jakarta sangat sesak, sangat padat oleh penduduk yang terus bertambah dan jalan-jalan di semua sudut dipadatkan kendaraan bermotor. Kita sekarang agak sulit memilih waktu untuk menembus kemacetan, sebab hampir semua ruas jalan, termasuk jalan tol, macet. Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi sudah berusaha menambah panjang jalan dan sejumlah terobosan dengan membangun jalan layang atau fly over, under pass, berbagai rekayasa lalu lintas, tetapi kemacetan belum juga terurai.

Upaya strategis dan berjangka panjang kini tengah dilakukan dengan membangun sarana transportasi umum yakni mass rapid transportation atau MRT dari Lebak Bulus di Jakarta Selatan hingga Bundaran HI di Jakarta Pusat. Proyek ini dalam tahap pembangunan kedua, akan dilanjutkan hingga ke Kampung Bandan di Jakarta Utara. Pembangunan lain yang tengah digarap adalah kereta layang ringan atau LRT Jabodetabek dan juga LRT di Ibu kota, semua diproyeksikan selesai tahun 2019 .

Menghadapi kondisi ibu kota yang demikian, Presiden Joko Widodo kembali menghidupkan wacana perpindahan ibu kota. Nampkanya kali ini lebih serius dan terarah. Bahkan, kota calon ibu kota baru sudah sering disebutkan meski belum pasti yakni Palangka Raya. Ini mengacu pada pendapat dan usulan Presiden pertama Sukarno, karena letak Palangka Raya yng strategis jika pusat administrasi pemerintahan nantinya dipindah ke sana dan Jakarta hanya menjadi pusat bisnis dan perdagangan.

Bukti keseriusan Presiden Jokowi terlihat dari adanya permintaan Kepala Negara kepada Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro untuk melakukan kajian teknis perihal pemindahan ibu kota tersebut.

Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan.

Kita sangat mengapresiasi upaya serius pemerintah saat ini untuk memindahkan pusat administrasi pemerintahan ke kota di luar Jawa, agar kemajuan wilayah tidak berpusat di Jawa saja, artinya harus ada pemerataan pembangunan. Sebab bisa kita bayangkan bagaimana dampak lebih jauh yang sangat positif jika ibu kota dipindahkan ke kota di luar Jawa.

Karena membutuhakn kajian serius dan pendanaan yang sangat besar untuk membangun Ibu Kota baru, pemerintah sudah mengumumkan akan melibatkan kalangan swasta. Nah, dalam konteks pelibatan swasta itu, pemerintah harus benar-benar memilih mitranya yang benar-benar punya kualitas dan pengalaman.

Kita berharap rencana detail dari pembangunan ibu kota baru itu bisa disosialisasikan untuk mendapat masukan dari para pakar di bidangnya. Dan yang tak kalah penting, bagaimana mencegah munculnya spekulan-spekulan yang merugikan pemerintah dan masyarakat.