Pernyataan Shinzo Abe soal Taiwan Memantik Kemarahan Tiongkok

SHANGHAI - Kementerian Luar Negeri Tiongkok memanggil duta besar Jepang di Beijing dan menggelar pertemuan darurat, pada Rabu (1/12), setelah mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengeluarkan pernyataan yang membuat negara tersebut keberatan. Abe dalam pernyataannya mengatakan Jepang dan Amerika Serikat (AS) tidak akan berdiam diri jika Tiongkok menyerang Taiwan.

Asisten Menteri Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, dalam pertemuan dengan Duta Besar Jepang untuk Tiongkok, Hideo Tarumi menyebut pernyataan Abe tersebut salah dan melanggar norma dasar hubungan antara Tiongkok dan Jepang.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam pernyataannya yang dilansir Reuters, Kamis (2/12), menyebutkan komentar Abe secara terbuka menantang kedaulatan Tiongkok dan memberikan dukungan berani kepada pasukan kemerdekaan Taiwan.

"Tiongkok dengan tegas menetang ini," kata Hua.

Dia juga menambahkan bahwa pihaknya telah membuat pernyataan tegas ke Jepang.

Saat ditanya mengenai pemanggilan tersebut, pada konferensi pers reguler di Tokyo pada Kamis (2/12), Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Hirokazu Matsuno, mengatakan Jepang tidak setuju dengan tindakan Tiongkok karena pemerintah Jepang sendiri tidak dalam posisi untuk mengomentari pernyataan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak berada di pemerintahan.

"Duta Besar Tarumi mengatakan perlu bagi Tiongkok untuk memahami bahwa ada orang di Jepang yang memiliki pendapat seperti itu dan Jepang tidak dapat menerima pandangan sepihak Tiongkok tentang masalah seperti itu," kata Matsuno.

Pada hari Rabu, berbicara di forum virtual yang diselenggarakan oleh think tank Taiwan, Abe mengatakan invasi bersenjata ke Taiwan akan menimbulkan bahaya besar bagi Jepang.

Abe, yang mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri tahun lalu, adalah kepala faksi terbesar Partai Demokrat Liberal yang berkuasa dan tetap berpengaruh di dalam partai.

Tidak Menyerah

Sebelumnya, Tiongkok bernegosiasi dengan 10 negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk menuntaskan kode etik untuk Laut Tiongkok Selatan, jalur yang kaya akan sumber daya alam dan membawa setidaknya 3,4 triliun dollar AS dalam perdagangan tahunan.

Pembicaraan di bawah naungan Asean dimulai kembali tahun ini setelah dihentikan karena pandemi.

"Sikap Beijing yang semakin agresif di Laut Tiongkok Selatan telah memicu kekhawatiran di Jakarta," kata empat sumber kepada Reuters.

Indonesia belum membuat klaim resmi atas wilayah Laut Tiongkok Selatan di bawah aturan PBB, percaya bahwa luas perairannya sudah jelas diatur oleh hukum internasional. Presiden Tiongkok Xi Jinping telah mencoba untuk mengecilkan ketegangan antara Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara, mengatakan pada pertemuan puncak para pemimpin Tiongkok-Asean bulan lalu bahwa Tiongkok sama sekali tidak akan mencari hegemoni atau bahkan kurang, menggertak yang kecil di kawasan itu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang mengunjungi Laut Natuna, pekan lalu, mengatakan kunjungannya tidak ada hubungannya dengan Tiongkok, tetapi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Indonesia "tidak akan pernah menyerahkan satu inci pun" wilayahnya.