Permendag Permudah Impor Direvisi, Menperin Apresiasi Kemendag
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan rencana revisi ini kabar positif di awal tahun
Foto: istimewaJAKARTA-Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengapresiasi Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan No 8/2024 yang mengatur Tata Niaga Impor. Ini merupakan kabar baik buat industri dalam negeri.
"Alhamdullilah. Terimakasih kepada Kemendag atas niat merevisi Permendag 8. Ini sesuatu yang positif diawal 2025,"ucap Menperin di Jakarta, pada Senin (6/1).
Menteri Agus mengatakan, Kemenperin memang sudah pernah diajak diskusi dan lembaga tersebut siap untuk membantu memberikan masukan terhadap substansi yang dibutuhkan oleh manufaktur. "Ini merupakan bukti bahwa koordinasi di dalam Kabinet Merah Putih berjalan dengan baik,"ujarnya.
Sebagai gambaran, Permendag 8/2024 mengatur tentang kebijakan dan pengaturan impor. Permendag 8/2024 ditetapkan pada 17 Mei 2024 yang diteken Zulkifli Hasan (Zulhas) yang merupakan Menteri Perdagangan (Mendag) saat itu.
Beleid ini mengubah ketentuan dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah. Menurut pelaku industri dalam negeri aturan ini mempermudah impor sehingga membuat industri nasional terpuruk di pasar domestik.
Keluhan itu termasuk datang dari pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT), sebab produknya sulit bersaing di pasaran karena barang barang murah dari luar.
Terbaru, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso pada Senin (6/1) menegaskan, setiap kebijakan yang terkait industri dan pelaku usaha, baik hulu maupun hilir akan dikaji dengan mengundang para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk terkait Permendag 8/2024.
“Jadi semua Permendag, semua kebijakan itu pasti dievaluasi, kita Permendag 8 juga sering ngundang stakeholders untuk diskusi. Jadi review itu selalu, tidak hanya Permendag 8,”tuturnya.
Budi juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan industri untuk mengevaluasi dan diskusi terhadap setiap peraturan apakah harus diubah.
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Kebijakan PPN 12 Persen Masih Jadi Polemik, DPR Segera Panggil Menkeu
- 2 Nelayan Kepulauan Seribu Segera miliki SPBU Apung
- 3 Banjir Bandang Lahar Dingin Gunung Jadi Perhatian Pemerintah pada 2025
- 4 Athletic Bilbao dan Barca Perebutkan Tiket Final
- 5 Mulai Januari 2025, Usia Pensiun Pekerja Indonesia Naik Satu Tahun Menjadi 59 Tahun
Berita Terkini
- Menpan RB Tegaskan Perpindahan ASN ke IKN Belum Bisa dalam Waktu Dekat, Ada Fakta Mengejutkan
- MK Pastikan Sidang Sengketa Pilkada 2024 Sesuai Tenggat Waktu, Ini Dasarnya
- Keputusan Indonesia Bergabung ke BRICS Berdampak Buruk ke Stabilitas Rupiah
- Cegah HMPV dengan Sering Mencuci Tangan
- Program Makan Bergizi Gratis Harus Didanai Sepenuhnya Dari APBN/D