Perlunya Mendorong BUMDes sebagai Aktor Utama Hilirisasi

Pengembangan sawit di wilayah desa dilakukan oleh perkebunan skala besar dan perkebunan rakyat yang dikelola secara mandiri/swadaya oleh petani (masyarakat) atau pola inti plasma.

Pengembangan sawit rakyat yang dikelola petani/ masyarakat desa dengan luasan 6,72 juta hektar (Data Kementerian Pertanian), menunjukkan potensi yang sangat besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa. Namun berdasarkan fakta, desa-desa yang mempunyai potensi kelapa sawit justru tertinggal dan masuk kategori desa miskin.

Hal ini didukung dengan kondisi bahwa tata kelola sawit minim bahkan terpisah dari peran dan kewenangan dari Pemerintahan Desa.

Dari hasil kajian pada 2021 oleh SPKS ditemukan data bahwa desa-desa di Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat dan Riau tidak memasukan perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu potensi pengembangan di Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJMDes), sehingga desa sebagai entitas akhirnya lepas tangan dengan persoalan-persoalan kelapa sawit.

Taufik Madjid, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT mengatakan bahwa dukungan Kementerian Desa, PDTT dalam program hilirisasi sawit telah diatur dalam Permendes No. 8 Tahun 2022 tentang penggunaan dana desa tahun 2023, dimana untuk mendukung peningkatan ekonomi desa, BUMDes diberikan keleluasaan untuk mendapatkan modal kerja dari dana desa untuk pengembangan usahanya.
Halaman Selanjutnya....